Bahlil Jelaskan Tujuan Kewajiban Penerapan BBM dengan Kandungan Etanol 10 Persen

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia hadir dalam acara Investor Daily Summit 2025 di JCC, Jakarta Pusat pada Kamis (9/10/2025). Foto: Argya D. Maheswara/kumparan

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan kewajiban BBM dengan kandungan etanol 10 persen (E10) bertujuan mengurangi ketergantungan impor.

Etanol dihasilkan dari singkong dan tebu, nantinya penerapan BBM E10 juga akan berdampak pada sektor perekonomian daerah dan bisa menciptakan lapangan kerja baru

“Tujuannya apa? kita mengurangi impor,” kata Bahlil dalam Investor Daily Summit 2025 di JCC, Jakarta Pusat pada Kamis (9/10).

Selain itu, Bahlil menegaskan tujuan jangka panjang kebijakan ini yaitu untuk memperkuat sumber energi dalam negeri.

Bahlil juga menerangkan sudah ada berapa negara telah lebih dulu mengintegrasikan etanol ke dalam BBM. Brasil misalnya, menjadi salah satu pelopor dengan campuran E100 dan E27 yang berbasis tebu.

Amerika Serikat (AS) juga menerapkan kebijakan serupa dengan E85 dan E10 yang menggunakan jagung sebagai bahan baku utama.

Selain itu, India juga sudah menerapkan E20 dengan bahan baku dari tebu, Thailand dengan E20 dan E85 yang memanfaatkan tebu dan singkong, dan Argentina yang menerapkan E12 dengan memanfaatkan jagung dan tebu.

Di kawasan lain, banyak negara juga sudah menerapkan BBM E10 seperti Jerman yang berbasis jagung dan gandum, Vietnam dan Filipina yang berbasis tebu, Prancis yang berbasis bit gula dan jagung dan China yang berbasis jagung.

Dengan sudah banyaknya negara yang menerapkan BBM dengan etanol, Bahlil menuturkan tidak benar jika kandungan etanol disebut tidak baik.

“Jadi sangat tidak benar kalau dibilang etanol itu tidak bagus buktinya di negara-negara lain sudah pakai barang ini,” kata Bahlil.

Selain BBM E10, Bahlil juga terus mengejar implementasi B50 yang ditarget bisa dimulai tahun depan. Saat ini, pengujian terakhir tengah dilakukan. Nantinya, jika B50 sudah diimplementasikan maka impor solar bisa dihentikan mulai tahun depan.

“Kalau semua sudah clear dan sudah keputusan untuk kita pakai B50, kalau sudah keputusan B50 maka Insya Allah tidak lagi kita melakukan impor solar. 2026 Insya Allah semester kedua,” ujarnya.