news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Bahlil Lahadalia: Kalau Ada Pengusaha Sandera Lahan Pemerintah, Cabut Izinnya

9 Maret 2020 19:14 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mou terkait perizinan dengan Walkot Batam Muhammad Rudi. Foto: Moh Fajri/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mou terkait perizinan dengan Walkot Batam Muhammad Rudi. Foto: Moh Fajri/kumparan
ADVERTISEMENT
Wali Kota Batam Muhammad Rudi menyampaikan keluhannya mengenai kendala investasi di wilayahnya kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Hal yang disoroti adalah sengketa lahan yang sering menjadi kendala.
ADVERTISEMENT
“Investasi di Batam banyak dan banyak yang mau tapi ada kendala. Semoga Kepala BKPM bantu mengatasi salah satunya masalah lahan. Ini harus menyelesaikan (masalah) lahan supaya yang ingin investasi di Batam tak ada masalah,” kata Rudi di Kantor BKPM, Jakarta, Senin (9/3).
Mendengar hal tersebut, Bahlil meminta agar Rudi bertindak tegas dengan mencabut izin kepemilikan. Ia berani memberikan arahan tersebut karena sudah mendapatkan perintah dari Presiden Joko Widodo.
“Terkait kerja sama kita Pak Wali menyangkut tanah-tanah itu dicek saja, cabut. Kalau memang tak memenuhi persyaratan atau cuma menyandera pemerintah, ya cabut saja, kenapa susah,” ujar Bahlil.
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Foto: Selfy Sandra Momongan/kumparan
Bahlil menegaskan, pengusaha tidak boleh menyandera pemerintah. Ia tidak mau ada pengusaha yang malah mempermainkan pemerintah. Untuk itu, Bahlil meminta agar Rudi segera mendata tanah mana saja yang bisa ditindaklanjuti kejelasannya terkait investasi.
ADVERTISEMENT
“Jadi tanah di Batam juga begitu, jangan Bapak hanya menguasai tapi tanah dimiliki orang. Nanti kita dianggap jabatan tak bermakna. Jangan sampai Pak Wali cuma hanya tahu surat tapi wilayah enggak punya Pak, bahaya. Karena itu kami akan mem-back up penuh,” ungkap Bahlil.
Bahlil kembali menegaskan, jangan takut untuk melakukan tindakan tegas seperti mencabut izin pengusaha.
“Jadi cabut saja, nanti urusan sebelum dicabut koordinasi. Jadi kita siasati mana yang perlu dicabut, mana yang perlu kita negosiasikan,” tambahnya.
Bahlil meminta Rudi tidak perlu takut jika niat bekerja benar untuk negara. Apalagi, kata Bahlil, aparat penegak hukum juga bakal ikut menjaga khususnya terkait dengan sengketa yang menggangu investasi.
“Menyangkut aparat penegak hukum kita sudah MoU sama Kejagung sama Kapolri. Selama kita benar kenapa takut,” tutur Bahlil.
ADVERTISEMENT