Bahlil Singgung Larangan Ekspor Nikel RI yang Digugat ke WTO saat Agenda G20

6 Juli 2022 13:42 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia saat membuka TIIWG G20 di Surakarta, Rabu (6/7/2022). Foto: Moh Fajri/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia saat membuka TIIWG G20 di Surakarta, Rabu (6/7/2022). Foto: Moh Fajri/kumparan
ADVERTISEMENT
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyinggung kebijakan Indonesia melarang ekspor nikel yang digugat Uni Eropa ke World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia saat membuka pertemuan kedua Trade, Investment, and Industry Working Group (TIIWG) G20 di Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (6/7).
ADVERTISEMENT
Bahlil memastikan larangan ekspor tersebut sebagai salah satu upaya untuk hilirisasi dan membangun industri yang ramah lingkungan.
“Indonesia telah diajari global bagaimana membangun industri yang ramah lingkungan, disaat bersamaan Indonesia melakukan hal itu secara murni dan sungguh-sungguh. Arah kebijakan Indonesia menghilirisasi salah satu contoh adalah menyetop ekspor ore nikel,” kata Bahlil di Surakarta, Rabu (6/7).
Bahlil Lahadalia mengatakan pengelolaan nikel yang tidak dilakukan dengan baik akan berdampak ke lingkungan. Sehingga, ia menyayangkan saat kebijakan larangan ekspor nikel Indonesia harus digugat.
“(Larangan ekspor nikel) Tapi apa yang terjadi? Beberapa negara tidak setuju dengan kebijakan Indonesia tersebut, bahkan membawa kami dalam WTO. Menurut saya sudah saatnya juga untuk semua negara menghargai kebijakan masing-masing negara,” ujar Bahlil.
ADVERTISEMENT
Bahlil merasa masing-masing negara pasti tahu apa arah kebijakan yang akan diambil. Meski begitu, ia menegaskan kebijakan harus tetap  mengedepankan azas keadilan, keterbukaan, dan kontribusi pada dunia.
Lebih lanjut, Bahlil mengajak negara-negara anggota G20 bisa mengantisipasi tren investasi di masa depan yang tidak hanya akan berdimensi fisik, tetapi juga digital. Ia mencontohkan sektor big data analisis terkait penggunaan energi baru terbarukan menjadi penting ke depan.
“Pemetaan data tersebut akan berdampak besar terhadap rencana pembangkit listrik pada level nasional. Di masa depan kita perlu menyesuaikan kebijakan dan insentif investasi agar dapat lebih mengantisipasi tren digitalisasi investasi berkelanjutan,” tutur Bahlil.