Banggar DPR Dorong RI Masuk Anggota BRICS: Agar Tak Bergantung Dolar AS

Ilustrasi BRICS Summit. Foto: Shutterstock

Badan Anggaran (Banggar) DPR mendorong Indonesia masuk dalam blok ekonomi Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan (BRICS). Blok ini menjadi wadah negara-negara yang tak ingin menggantungkan perekonomiannya kepada Barat semata.

Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, mengatakan semangat BRICS harus menjadi harapan baru Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS, mengembangkan investasi, memberikan fasilitas pendanaan pembangunan yang murah, serta pasar ekspor baru.

"Kita berharap Indonesia segera bisa masuk keanggotaan BRICS, meskipun Presiden Jokowi menyatakan masih akan mengkaji keanggotaannya di BRICS," kata Said dalam Rapat Kerja Banggar DPR dengan pemerintah, Selasa (29/8).

Said menegaskan, kepentingan Indonesia masuk BRICS adalah untuk mendorong BRICS sebagai kekuatan global membuat ekonomi dunia lebih adil dan tumbuh berkelanjutan, khususnya menopang kebijakan Indonesia yang aktif mengembangkan hilirisasi, dan mengembangkan local currency settlement.

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah (kiri) berbicara dengan Menkeu Sri Mulyani. Foto: DPR RI

"Kita harus mewaspadai tiga raksasa ekonomi dunia. Bank Dunia menilai Tiongkok, Jepang dan Amerika Serikat perekonomiannya pada tahun depan masih akan melambat. Ketiganya adalah mitra dagang strategis Indonesia," ujarnya.

Said menuturkan, perlambatan ekonomi AS imbas dari tingginya suku bunga membuat tingkat konsumsi dan investasi melambat. Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan Indonesia nanti diputuskan akan bergabung dalam BRICS.

"Nanti diputuskan," tutur Jokowi usai peresmian Indonesia Arena di kawasan GBK, Jakarta, Senin (7/8).

Kabar bahwa Indonesia akan gabung BRICS terlihat kala Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menghadiri pertemuan menteri BRICS pada Juni lalu secara virtual.

Pada pertemuan itu Retno mengajak negara-negara BRICS untuk memperjuangkan hak pembangunan setiap negara dan memperkuat multilateralisme.