kumparan
16 September 2019 16:50

Bangun Ibu Kota Baru Butuh Rp 466 Triliun, Berikut Rinciannya

Lokasi getah-getih kesenian bambu di Bundaran HI
Lokasi yang sebelumnya ada getah-getih kesenian bambu di Bundaran HI. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan
Pemerintah sudah final untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur (Kaltim) yaitu di Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara. Adapun biaya pemindahan ini mencapai Rp 466 triliun.
ADVERTISEMENT
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, merinci rencana pendanaan dari biaya pemindahan ibu kota ini. Sebanyak 19,2 persen atau sebesar Rp 89,4 triliun akan dibiayai oleh APBN.
“Dana ini akan digunakan untuk membangun infrastruktur pelayanan dasar, pembangunan istana negara, bangunan strategis Polri/TNI, rumah dinas ASN (TNI/Polri), pengadaan lahan, ruang terbuka hijau, dan pangkalan militer,” katanya saat ditemui di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin (16/9).
Lalu, sekitar 54,4 persen atau sekitar Rp 253,4 triliun akan diperoleh dari Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Adapun nilai ini disebut akan digunakan untuk pembangunan gedung eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia Bambang Brodjonegoro
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia Bambang Brodjonegoro Foto: Dok. Kementerian Pariwisata
Selain itu, dana hasil KPBU tadi juga digunakan untuk pembangunan infrastruktur utama di luar dari pembangunan oleh APBN.
ADVERTISEMENT
“Dana dari skema ini juga akan digunakan untuk bangun sarana pendidikan, kesehatan, museum, lembaga pemasyarakatan, dan sarana penunjang,” katanya.
Terakhir, pendanaan biaya pemindahan ibu kota berasal dari swasta sebesar 26,4 persen atau sekitar Rp 123,2 triliun. Dana dari pihak swasta ataupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini akan digunakan untuk membangun perumahan umum, perguruan tinggi, science-technopark, peningkatan bandara, pelabuhan, dan jalan tol, serta sarana kesehatan dan pusat perbelanjaan.
“Kita memang dari APBN tidak dijadikan sebagai sumber utama. Untuk membiayai pembangunan pusat pemerintahan ini justru utamanya kita gunakan kerja sama pengelolaan aset. Selama ini kita enggak pernah perhatikan skema ini, padahal aset di negara kita ini luar biasa,” tutupnya.
ADVERTISEMENT
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan