Bank Dunia Sambangi Kantor Airlangga, Bahas Perlambatan Ekonomi Global

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai ratas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (27/2/2024). Foto: Nadia Riso/kumparan

Bank Dunia atau World Bank menyambangi Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang dipimpin oleh Airlangga Hartarto, Selasa (27/2). Dalam kesempatan itu, Airlangga bertemu dengan Managing Director and World Bank Group Chief Financial Officer,Anshula Kant Lead, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Satu Kahkonen, dan Economist for Indonesia and Timor-Leste, Habib Rab.

Airlangga mengatakan, pertemuan tersebut membahas tentang keberlanjutan ekonomi ke depan lengkap dengan tantangan yang akan dihadapi. Tak hanya itu mereka juga membahas tentang perlambatan ekonomi global.

“Kemudian bicara perekonomian dunia yang melambat dan kita dorong RI lebih kompetitif, terutama masuk ke masa ekspor,” kata Airlangga di kantornya, Selasa (27/2).

Airlangga bilang, Bank Dunia menyarankan Indonesia untuk fokus merapikan ekspor. Supaya kinerja ekspor dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan nilai tambah yang lebih besar.

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Satu Kahkonen di Kemenko Perekonomian, Selasa (27/2/2024). Foto: Ave Airiza Gunanto/kumparan

“Kemudian soal ketidakpastian fluktuasi energi dan pengaruh el nino dan la nina. Jadi sektor pertanian, SDM, sektor pendidikan. Nanti ada tim teknisnya,” ungkapnya.

Dalam kesempatan berbeda, Satu Kahkonen meminta pemerintah Indonesia tetap mematuhi batas defisit fiskal yang ditentukan yakni sebesar 3 persen dari PDB. Serta menjaga stabilitas makro ekonomi dan fiskal.

Hal itu merespons kebijakan makan siang gratis yang diusung Prabowo-Gibran. Rencananya, anggaran program prioritas tersebut masuk dalam APBN 2025.

“Kami berharap, Indonesia mematuhi batas defisit fiskal yang ditentukan yaitu 3 persen dari PDB yang ditentukan dalam undang-undang, dan juga menjaga stabilitas makroekonomi dan stabilitas fiskal,” kata Satu kepada awak media di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (27/2).

Sebelumnya, TKN Prabowo-Gibran mengungkapkan program makan siang gratis bakal dilaksanakan bertahap, dan akan menelan biaya sebesar Rp 450 triliun per tahun. Tapi di tahap pertama, biaya yang diperlukan sekitar Rp 100 triliun hingga 120 triliun. Untuk menanggung belanja tersebut, defisit APBN 2025 dipatok 2,45 sampai 2,8 persen.

"Untuk postur awal ini tadi telah disampaikan dari sisi penerimaan negara maupun belanja negara dijaga, sehingga defisitnya untuk tadi adalah antara 2,45 hingga 2,8 persen dari GDP," kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani di Istana Negara, Senin (26/2).

Target defisit tersebut naik dibandingkan target APBN tahun ini sebesar 2,29 persen. Sri Mulyani mengatakan, sejauh ini, makan siang gratis masih menjadi program capres. Sebab, Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menetapkan pemenang Pilpres 2024.