Bank Indonesia Beri Sinyal Tak Naikkan Suku Bunga

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo melambaikan tangan kearah media usai memberikan keterangan terkait hasil Rapat Dewan Gubernur. (Foto: ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

Bank Indonesia (BI) memberi sinyal tak akan lagi menaikkan suku bunganya. Sebab, suku bunga saat ini dinilai sudah maksimal dan sejalan dengan suku bunga acuan dari bank sentral Amerika Serikat atau the Fed.

Berdasarkan data BI, sepanjang 2018 bank sentral telah menaikkan suku bunga acuan atau BI 7-Day Reverse Repo Rate sebanyak 175 basis points (bps). Sejak Mei hingga Desember 2018, bunga acuan naik dari level 4,5 persen menjadi 6 persen.

"Jadi suku bunga acuan kami hampir ada di puncak karena tahun kemarin kami sudah ambil risiko kenaikan suku bunga acuan," kata Gubernur BI Perry Warjiyo di acara Mandiri Investment Forum 2019 di Hotel Fairmont Jakarta, Rabu (30/1).

Dengan demikian, ruang pengetatan moneter di dalam negeri akan semakin rendah. Perry menjelaskan selama ini kebijakan pengetatan moneter merupakan respons untuk mengantisipasi kenaikan suku bunga acuan the Fed.

Kebijakan tersebut dilakukan Bank Indonesia untuk menjaga daya tarik investasi di Tanah Air sehingga arus modal asing dapat tetap masuk.

"Arah kebijakan moneter tahun kemarin pre-emptive dan ahead-the curve dan akan terus berlanjut. Artinya ketika menaikkan suku bunga acuan sudah memperhitungkan kenaikan Fed Fund Rate di 2018 dan di tahun 2019," ucapnya.

Petugas Bank menyiapkan uang kertas rupiah untuk ATM dan kantor cabang di Jakarta. (Foto: AFP PHOTO / Bay Ismoyo)

Adapun suku bunga acuan the Fed pada tahun lalu naik sebanyak 4 kali. Kebijakan pengetatan ini diprediksi bakal berlanjut di 2019 yang sebanyak 2 kali.

Perry mengakui jika kebijakan Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan selama 2018 dikeluhkan industri perbankan. Alasannya, likuditas semakin ketat.

Namun, Perry mengklaim likuiditas perbankan tetap dalam kondisi yang sehat lantaran kebijakan bank sentral juga dibarengi dengan kebijakan lainnya.

Di antaranya dengan kebijakan perubahan ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM) baik bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, maupun Unit Usaha Syariah (UUS) di Bank Sentral.

"Pokoknya likuiditas perbankan cukup dan tahun lalu kita sudah melonggarkan dengan kebijakan GWM dan sebagainya. Kita juga terus berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," tutur dia.