Bapanas Tidak Mau Masalah Harga Beras Berakhir seperti Persoalan Minyak Goreng

25 Oktober 2022 15:42 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Pekerja membersihkan beras yang akan dijual di Pasar Induk Cipinang, Jakarta, Rabu (14/9/2022). Foto: Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO
zoom-in-whitePerbesar
Pekerja membersihkan beras yang akan dijual di Pasar Induk Cipinang, Jakarta, Rabu (14/9/2022). Foto: Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO
ADVERTISEMENT
Badan Pangan Nasional atau Bapanas mewanti-wanti persoalan melejitnya harga beras jangan sampai berakhir seperti persoalan minyak goreng. Harga minyak goreng memang sempat melejit dan pasokannya sulit.
ADVERTISEMENT
Sementara itu, Bapanas mencatat harga beras medium di tingkat konsumen sudah melambung di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) di hampir seluruh provinsi di Indonesia.
Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan NFA, Rachmi Widiriani, mengatakan untuk menjamin ketersediaan dan pasokan pangan, pemerintah harus memperbaiki tata kelola cadangan pangan nasional.
"Belajar dari kejadian minyak goreng, ternyata memang ketika semua dilepas melalui mekanisme pasar, pemerintah tidak punya kekuatan secara cepat dari jumlah maupun waktu untuk mengendalikan situasi yang menyebabkan kejadian misalnya harga naik," kata Rachmi dalam webinar yang digelar Pataka, Selasa (25/10).
Sebagai BUMN Pangan yang menjaga stabilitas pasokan beras nasional, Perum Bulog ditargetkan dapat menyerap Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar 1,2 juta ton di akhir Desember 2022. Sedangkan Bapanas mencatat pada Oktober 2022 stok beras yang berada di Bulog hanya 673.613 ton, lebih kecil dibanding pasokan 1.252.292 ton pada Oktober 2021 dan 973.032 ton pada Oktober 2020.
ADVERTISEMENT
Sementara dari sisi sebaran stok beras nasional, hingga minggu ke-2 Oktober 2022 sebanyak 49,8 persen berada di rumah tangga, 21,1 persen berada di penggilingan, dan 12,3 persen berada di pedagang. Rachmi mengatakan, pasokan yang bisa disimpan Bulog masih terbilang kecil yakni hanya 11,3 persen.
Tidak hanya beras, Rachmi mengatakan komoditas pangan lainnya juga harus diperbaiki tata kelolanya. Sehingga ketika terjadi kelangkaan pasokan karena kendala distribusi, maka pemerintah memiliki instrumen untuk melakukan intervensi pada wilayah-wilayah yang defisit pasokannya.
"Tahap satu kita fokus pada jagung, beras, dan kedelai, tapi komoditas yang lain, cabai, bawang, telur, daging ruminansia, daging unggas, gula pasir, itu akan dikelola BtoB dengan BUMN Pangan di luar Bulog," tutur Rachmi.
ADVERTISEMENT