news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Bappenas: 4,81 Juta Perempuan Miskin di Indonesia Tak Punya Jaminan Kesehatan

28 September 2020 18:25 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Prosedur pengurusan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Prosedur pengurusan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
ADVERTISEMENT
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mencatat, pada 2020 diperkirakan jumlah populasi perempuan sebesar 135,8 juta orang. Angka ini lebih rendah sedikit dibandingkan dengan jumlah populasi laki-laki yang tercatat sebesar 137,7 juta orang.
ADVERTISEMENT
Meski demikian, populasi perempuan diproyeksikan meningkat lebih cepat dan jumlahnya berimbang dengan populasi laki-laki pada tahun 2047. Staf Ahli Menteri Perencanaaan Pembangunan Nasional/Bappenas Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Vivi Yulaswati mengatakan, walaupun jumlah perempuan saat ini lebih sedikit ketimbang laki-laki, namun persentase perempuan miskin lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki sepanjang tahun 2015-2019.
“Pada tahun 2019, jumlah perempuan miskin sebesar 12,8 juta jiwa, tersebar di berbagai wilayah,” ungkap Vivi dalam Webinar Mendorong Akses Layanan Perempuan Miskin yang Lebih Baik, Senin (28/9).
Pegawai melayani warga di kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jakarta Pusat, di kawasan Matraman. Foto: ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Kondisi ini tentunya juga berpengaruh terhadap layanan yang bisa diakses oleh perempuan, salah satunya layanan kesehatan. Vivi merinci, berdasarkan data Susenas 2019, dari keseluruhan populasi, sebanyak 29,83 persen penduduk Indonesia tidak memiliki jaminan kesehatan apa pun. Bahkan peserta BPJS Kesehatan PBI hanya tercatat 35,77 persen dari total populasi Indonesia. Selain itu, hanya 20,31 persen masyarakat Indonesia yang tercatat sebagai peserta BPJS Kesehatan non PBI.
ADVERTISEMENT
Lebih spesifik lagi, dari 135,8 juta populasi perempuan di Indonesia, sebanyak 30,23 persennya mengaku tidak memiliki jaminan kesehatan sama sekali. “Sementara pada populasi perempuan miskin masih terdapat 36,30 persen yang tidak ada jamkes atau sekitar 4,81 juta jiwa,” ujarnya.
Kondisi ini jelas masih memerlukan kebijakan-kebijakan yang lebih progresif agar 36,30 persen perempuan miskin yang belum memiliki akses layanan kesehatan dapat segera mengakses layanan.
Menurut Vivi ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan, yaitu pertama penguatan pada supply side dengan fasilitasi akses JKN bagi perempuan miskin. Kemudian peningkatan layanan kesehatan dan penjangkauan layanan kesehatan bagi daerah-daerah tertinggal di Kawasan Timur Indonesia (KTI).
Selain itu, dibutuhkan sosialisasi masif dan berkelanjutan mengenai JKN dan cara mengaksesnya melalui jaringan LSM, pendamping berbagai program pembangunan, dan perangkat daerah atau desa. “Terakhir, walaupun cakupan jaminan kesehatan nasional masih jauh dari target, perbaikan kualitas layanan dan perlindungan finansial bagi masyarakat harus terus dilaksankan secara paralel,” tutupnya.
ADVERTISEMENT