Bappenas Kaji 200 Ditjen Kementerian Disebar ke Sumatera hingga Papua

20 November 2019 12:15 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
 Foto: Resya Firmansyah/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Foto: Resya Firmansyah/kumparan
ADVERTISEMENT
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Bappenas mengkaji, sekitar 200 direktorat jenderal (ditjen) kementerian disebar dari Sumatera hingga Papua saat ibu kota negara dipindah. Artinya, tak semuanya dipindah ke Kalimantan.
ADVERTISEMENT
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan, langkah itu diambil agar seluruh daerah di Indonesia dapat menjadi growth pool atau kolam pertumbuhan. Dengan begitu diharapkan terjadi pemerataan ekonomi.
"Ini gagasan muncul agar pemindahan ini peluang untuk menebar benih-benih growth pool," bebernya dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi V DPR RI, Jakarta, Rabu (20/11).
Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Bappenas, Kementerian PUPR dan Kemenhub mengenai Ibu Kota Baru, Rabu (20/11/2019). Foto: Resya Firmansyah/kumparan
Dia mengungkapkan, berdasarkan rencana sementara, ditjen sektor perkebunan ditaruh di Sumatera. Sementara ditjen sektor kehutanan dan energi ditempatkan di Kalimantan. Sedangkan ditjen sektor pertanian ditaruh di Sulawesi.
Untuk Jawa, direkomendasikan hanya ada ditjen sektor jasa. Sedangkan ditjen sektor peternakan ditaruh di Nusa Tenggara, sektor perikanan ditempatkan di Maluku, dan ditjen sektor pertambangan ditaruh di Papua atau Papua Barat.
ADVERTISEMENT
"Kita bisa spare out 200-an ditjen. Pasti semua daerah ada bagiannya. Mana yang kita tetapkan di ibu kota negara, mana yang kita spare out," tegas Suharso.
Dia pun mengaku, rencana ini telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pun Jokowi, menurut dia, telah menyetujui. Namun nantinya ide ini masih akan dikaji lebih lanjut, apakah tetap disebar atau ditempatkan semua di ibu kota negara.
"Alternatif pertama pemindahan seluruh instansi pusat ke Kalimantan Timur‎. Jadi ada 2 alternatif yang kita pertimbangkan," katanya.