Bappenas Minta Pemda Optimalkan DAK Rp 182 T di 2023

Pengawasan Langsung Ke Sejumlah Sekolah Di Berbagai Daerah Foto: KPAI

Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Scenaider Siahaan mengungkapkan ketersediaan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) 2023 diperkirakan turun dari Rp 194,4 triliun menjadi Rp 182,3 triliun.

Hal ini didorong oleh alokasi pada tahun 2022 yang masih sangat terbatas dengan jumlah lokasi prioritas yang menurun, sehingga rata-rata alokasi per daerah rendah. Ia pun meminta pemda untuk lebih fokus penggunaan DAK pada hal prioritas.

Selain itu, kata Scenaider konsep ketuntasan isu belum optimal. Ia memberikan contoh, suatu sekolah membutuhkan empat kegiatan penuntasan seperti pembangunan ruang kelas, laboratorium, ruang perpustakaan dan pengadaan TIK, namun yang diusulkan hanya pengadaan TIK.

"Ini perlu digarisbawahi kalau bisa bapak dan ibu mengusulkan langsung tuntas saja empat kegiatan. Jadi bisa selesai, itu yang disebut ketuntasan," ujar Scenaider dalam Sosialisasi Arah Kebijakan DAK 2023, Senin (6/6).

Tidak hanya itu, sambung Scenaider, penyerapan alokasi DAK belum optimal. Ini dibuktikan dengan rata-rata penyerapan di tahun 2021 per bidang hanya 80 persen.

"Padahal sudah alokasinya terbatas, penyerapannya juga masih belum optimal masih 80 persen. Ini perlu jadi perhatian kita bersama supaya kita tingkatkan," tegas Scenaider.

Adapun indikasi total pagu anggaran DAK Fisik 2023 turun Rp 10,4 T atau sekitar 17 persen dibandingkan 2022. Hal ini juga diikuti penurunan DAK Non Fisik dari Rp 128,7 triliun ke Rp 129,7 triliun di 2023. "Memang anggarannya lebih sedikit dari 2022," ungkap Scenaider.

Ia berharap dengan anggaran yang lebih sedikit dari 2022, DAK harus lebih fokus dalam menajamkan fokus dan isu yang ingin dituntaskan. "Ketersediaan anggaran diperkirakan turun, DAK perlu lebih fokus," tutur Scenaider.

Scenaider mengungkapkan, pada kesempatan yang akan datang, hal-hal yang terjadi di 2022 tidak terulang kembali, seperti lokasi prioritas yang tidak tipis merata.

Kemudian, menu atau rincian kegiatan dapat langsung diarahkan pada tahapan penuntasan dan rencana pemanfaatan DAK dapat secara optimal mendukung pencapaian prioritas.