Bappenas: Pembangunan Rendah Karbon Kunci RI Jadi Negara Maju di 2045

Ilustrasi gedung ramah lingkungan di gedung BRI 1 dan BRI 2, Jakarta, Kamis (23/1). Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Sejak 2017, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas (Kementerian PPN/Bappenas) RI gencar melakukan riset dan penyusunan kebijakan pembangunan rendah karbon bersama banyak mitra nasional dan internasional. Hari ini, Rabu (13/10) Menteri PPN/Bappenas, Suharso Monoarfa meresmikan laporan resmi simulasi Low Carbon Development Initiative yang akan menjadi acuan pembangunan ekonomi nasional.

“Secara resmi, saya luncurkan laporan Low Carbon Development Initiative yang berjudul ‘A Green Economy for A Net-Zero Future’,” tukas Suharso, dalam diskusi yang dihelat oleh Low Carbon Development Indonesia (LCDI) secara virtual.

Ia melanjutkan, cita-cita Indonesia untuk menjadi salah satu negara maju di 2045 terhambat akibat berbagai tantangan. Tak hanya COVID-19 yang berhasil memberikan kontraksi ekonomi sebesar 2,1 persen pada 2020, tetapi juga tantangan dari dampak perubahan iklim yang kian dirasakan.

Suharso membahas soal bencana hidrometeorologi yang tak berhenti dialami oleh Indonesia. Sebagaimana dilansir data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sepanjang 2020, telah terjadi 4.650 kejadian bencana; dan 4.624 bencana atau setara 99,5 persen di antaranya merupakan bencana hidrometeorologi.

“Seperti banjir besar, tanah longsor, puting beliung, dan sebagainya. Akan kian intens karena perubahan iklim. Apabila tidak segera melakukan intervensi kebijakan mengantisipasi hal tersebut, kita akan dihadapkan dengan potensi kerugian akibat perubahan iklim ini. Baik dari sisi ekonomi atau sosial,” lanjutnya.

Lewat peresmian laporan ini, Suharso kembali menegaskan bahwa pandemi COVID-19 dan ancaman nyata perubahan iklim menjadikan Indonesia tidak akan mereda tanpa tindakan. Dari sisi ekonomi, ia merasa perlu adanya suatu strategi besar untuk mengembalikan pertumbuhan, tetapi tetap melirik aspek keberlanjutan (sustainability).

“Dari aspek sustainability, pembangunan ekonomi yang menjalankan business as usual tidak lagi dinilai dapat menjawab tantangan yang ada, terutama untuk jangka panjang. Maka Bappenas menetapkan strategi transformasi ekonomi untuk mengembalikan ke trajectory sebelum pandemi dan menerapkan green economy sebagai game changer ekonomi tersebut,” tegasnya.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memberikan sambutan dalam acara Kick Off Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 2021 di Kantor Bappenas, Jakarta. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Kebijakan LCDI untuk Mendukung Misi Net Zero Emission

Temuan Bappenas sejak 2017 hingga 2020 (Juli) menunjukkan penurunan geliat ekonomi secara signifikan yang disebabkan oleh perubahan iklim.

Beberapa yang disoroti adalah peningkatan suhu 2,0-2,6 derajat celsius pada 2050, sehingga berisiko untuk menurunkan PDB hingga 16,7-30,2 persen. Lalu, ada pula energy demand yang meningkat tiga kali lipat pada 2060.

Dilanjutkan dengan tutupan hutan yang berkurang menjadi hanya 45 persen pada 2045, sehingga mengancam keberlangsungan habitat kunci bagi spesies endemik menjadi 49,7 persen. Tak hanya itu, krisis air juga diprediksi akan meningkat menjadi 9,6 persen pada 2045.

Jika ini terjadi, tentunya target Indonesia untuk menjadi negara maju pada 2045 dan pembangunan bebas emisi pada 2060 adalah hal yang muluk-muluk. Karenanya, Bappenas merancang kebijakan dalam LCDI untuk mendukung Net Zero Emission pada empat spektrum utama, antara lain:

Energi

Lahan

Limbah

Fiskal

Dengan skema kebijakan ini, Bappenas memproyeksikan Indonesia dapat menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2045. Mulai dari PDB per kapita meningkat hingga USD 13.980-14.495 pada 2045, pertumbuhan PDB riil rata-rata ada pada angka 6,1-6,5 persen per tahun pada 2021-2025, hingga ketersediaan lapangan pekerjaan yang bisa diperluas hingga 7-10 kali lipat (1,8-2,2 juta lapangan pekerjaan tambahan) karena investasi hijau.

“Skenario Net Zero Emission mampu mewujudkan visi Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2045 dapat terjadi, karena batas pendapatan tinggi saat ini ada pada USD 12.535 dan kita bisa melampauinya. Tentunya didukung oleh upaya pemulihan dan perlindungan lingkungan supaya mampu meningkatkan daya dukung dan investasi hijau,” tutup Suharso, didukung oleh data Bappenas.