Bisnis
·
22 November 2020 9:55

Barisan Politisi PDIP di Jajaran Komisaris BUMN: Ahok hingga Zuhairi Misrawi

Konten ini diproduksi oleh kumparan
Barisan Politisi PDIP di Jajaran Komisaris BUMN: Ahok hingga Zuhairi Misrawi  (117338)
Ilustrasi Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Foto: Indra Fauzi/kumparan
Baru-baru ini, Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk Zuhairi Misrawi sebagai Komisaris Independen PT Yodya Karya (Persero). Saat ditunjuk sebagai komisaris pada 16 November 2020, Zuhairi masih tercatat sebagai politisi di PDIP Perjuangan.
ADVERTISEMENT
"Kami ucapkan selamat bergabung dengan keluarga besar Yodya Karya. Semoga dalam menjalankan tugasnya selalu diberikan petunjuk dan lindungan dari Allah SWT," tulis akun Instagram @ptyodyakarya seperti dikutip kumparan, Selasa (17/11).
Zuhairi Misrawi bukan satu-satunya politisi PDIP yang mendapat kursi komisaris BUMN. Sebelumnya sudah ada sejumlah nama yang juga mendapat kursi. Siapa saja mereka? Berikut rangkuman dari kumparan:

1. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok

Ahok resmi diangkat menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) pada 25 November 2019. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu dinilai punya karakter yang kuat untuk mengawasi Pertamina sebagai BUMN strategis. Ahok masih aktif sebagai politisi PDIP.

2. Dwi Ria Latifa

Erick Thohir mengangkat Ria sebagai Komisaris Independen PT Bank Rakyat Indonesia Tbk atau BRI pada 18 Februari 2020. Ria merupakan politisi PDIP yang pernah menjadi anggota DPR periode 2014-2019 serta caleg PDIP pada Pileg 2019.
ADVERTISEMENT

3. Arif Budimanta

Arif Budimanta masuk dalam Dewan Komisaris PT Bank Mandiri Tbk pada 19 Februari 2020. Arif pernah menjadi Ketua DPP PDIP periode 2005-2010. Ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi PDIP di MPR RI 2009-2013.
Barisan Politisi PDIP di Jajaran Komisaris BUMN: Ahok hingga Zuhairi Misrawi  (117339)
Politisi PDIP Arif Budimanta membuka acara diskusi di Megawati Institute, Jakarta, Rabu (28/11). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
Kemudian, Arif juga aktif sebagai Direktur Eksekutif the Megawati Institute, Dewan Penasihat PP Ikatan Anggar Seluruh Indonesia, dan Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Sebelum menjadi Komisaris Bank Mandiri, pada November 2019 ia diangkat menjadi Staf Khusus Presiden.

4. Zuhairi Misrawi

Selain berkiprah sebagai politisi PDIP, Zuhairi Misrawi juga dikenal sebagai intelektual muda Nahdlatul Ulama. Pria kelahiran Sumenep, Madura, 43 tahun lalu itu merupakan lulusan Universitas Al Azhar, Kairo, Mesir, di Fakultas Ushuluddin. Dia juga merupakan lulusan pascasarjana dari Sekolah Tinggi Filsafat Drtiyarkara.
Barisan Politisi PDIP di Jajaran Komisaris BUMN: Ahok hingga Zuhairi Misrawi  (117340)
Politisi PDIP Zuhairi Misrawi Foto: Maulana Ramadhan/kumparan
Pada Pemilu Legislatif 2019 lalu, Zuhairi maju sebagai calon anggota DPR dari daerah pemilihan Jakarta 2 dengan nomor urut 2. Tapi dia gagal terpilih menjadi anggota DPR.
ADVERTISEMENT

Angkat Politisi Jadi Komisaris BUMN, Erick Thohir Langgar Aturan?

Mengutip Peraturan Menteri BUMN PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas, ternyata pengurus partai politik dilarang menjadi Komisaris BUMN.
"Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas, bukan pengurus Partai Politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif. Calon anggota legislatif atau anggota legislatif terdiri dari calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II," tulis Permen BUMN itu.
Barisan Politisi PDIP di Jajaran Komisaris BUMN: Ahok hingga Zuhairi Misrawi  (117341)
Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir. Foto: Instagram/ @erickthohir
Namun menurut Erick, tak masalah politisi partai masuk dalam jajaran komisaris BUMN, sebab bukan merupakan pengurus partai atau Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
"Kalau ada figur-figur misalnya Pak Arif Budimanta, dia kan enggak masuk DPP (Partai PDIP) dan saat ini kerja juga membantu kita. Jadi sah-sah aja. Yang enggak boleh itu kan di Peraturan Menteri BUMN kalau menjabat DPP di partai," kata Erick di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (21/2).
ADVERTISEMENT
Erick mengeklaim pemilihan komisaris BUMN didasarkan alasan kuat dengan melihat rekam jejak. Dia juga menyebut yang mendapatkan jabatan di komisaris sudah melewati berbagai proses yang sesuai.
"Banyak yang support bersih-bersih dan transformasi BUMN. Mereka figur yang punya track record. Kenapa? Karena kita percaya dan saya minta tolong. Jadi bukan sesuatu yang kita langgar dan kalau dibilang salah dan benar, semua keputusan enggak ada yang sempurna," jelasnya.