Beda Data Defisit APBN 2020 Antara Kemenkeu dan Jokowi
ADVERTISEMENT
Kementerian Keuangan (Kemenkeu ) menyebut tak ada kenaikan defisit APBN 2020. Saat ini, defisit APBN 2020 tetap ditargetkan sesuai Perpres 72 Tahun 2020 sebesar 6,34 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
ADVERTISEMENT
“Sementara ini sekitar 6,34 persen dan akan dipantau perkembangannya,” kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani kepada kumparan, Senin (14/7).
Dengan demikian, tak ada perubahan pada pendapatan, belanja negara, maupun pembiayaan APBN . Pendapatan negara tetap ditargetkan Rp 1.699,1 triliun, belanja negara Rp 2.738,4 triliun. Sementara pembiayaan utang tetap mencapai Rp 1.645,3 triliun.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan defisit APBN 2020 sebesar 6,38 persen. Defisit ini akan kembali menyusut di bawah 3 persen pada 2023, sesuai dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2020.
“Jadi nanti akan ada penyesuaian, sekarang defisitnya 6,38 (persen), nanti tahun depan akan menjadi 5 koma (persen), tahun depannya lagi 4 koma (persen), ke tahun itu akan di bawah 3 (persen) lagi,” ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/7).
ADVERTISEMENT
Menurut Jokowi, defisit tersebut termasuk kecil jika dibandingkan dengan negara lain. Hal ini juga disebabkan oleh situasi yang dinamis.
Namun Jokowi menjelaskan, yang terpenting saat ini bukan besaran defisitnya, melainkan anggaran yang ada di APBN tersebut bisa tepat sasaran untuk masyarakat yang terdampak COVID-19.
“Kita sudah sangat prudent dan hati-hati, dan yang paling penting menurut saya bukan gedenya, tapi tepat sasaran, yang mau disasar benar,” jelasnya.
“Seperti bansos produktif tadi untuk bantuan modal kerja, asal tepat sasaran, pertama untuk membangkitkan daya beli masyarakat dan membantu modal kerjanya lagi, saya mau mutar ke seluruh kota untuk urusan ini,” tambahnya.