Begini Cara BNI Tingkatkan Inklusi Keuangan di Masyarakat

Ilustrasi bank BNI. Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

Pemerintah menargetkan 90 persen masyarakat terakses sektor keuangan formal di 2024. Selain pemerintah dan regulator, sektor perbankan juga bertanggung jawab untuk mendorong inklusi keuangan tersebut.

Direktur Bisnis UMKM PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) Muhammad Iqbal mengatakan, saat ini hanya 7 dari 10 orang di Indonesia yang sudah terakses industri keuangan. Namun sayangnya, dari 7 orang yang terakses keuangan itu, 5 di antaranya tidak menggunakan jasa keuangan resmi.

“Mereka terakses keuangan, cuman akses inklusinya tidak resmi, sifatnya kekeluargaan atau lewat teman dekat, tetangga, dan sebagainya. Kondisi inilah yang harus diperhatikan,” ujar Iqbal dalam webinar HUT ke-56 Partai Golkar, Rabu (21/10).

Seorang teller PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menghitung uang pecahan Rp100 ribu di Kantor Pusat BNI, Jakarta, Kamis (19/12/2019). Foto: ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Sebagai bank pelat merah, BNI memiliki tanggung jawab untuk mendorong masyarakat terakses keuangan secara resmi. Iqbal menuturkan, BNI juga aktif dalam mendukung berbagai macam program digital di masyarakat.

“Kami ada smart farming, smart fisherries dan smart aquaculture yang sudah bergabung ada 17,4 ribu petani dan nelayan, ada Kartu Tani untuk 5,4 juta penerima dan ini juga sudah cashless transaction BNI,” jelasnya.

Selain itu, BNI juga bekerja sama dengan 162 ribu merchant untuk bertransaksi menggunakan electronic data capture (EDC) EDC online maupun offline. Tak hanya itu, sebanyak 300 ribu pengajuan kredit juga sudah menggunakan aplikasi BNI Move.

“Untuk para pekerja migran kita juga ada BNI More atau mobile remittance, saat ini 295 ribu nasabah sudah membuka rekening secara online,” katanya.

Sementara itu, dari sisi perbankannya sendiri, BNI aktif melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui teknologi digital. Menurut Iqbal, ada dua hal yang telah dilakukan perseroan untuk mendorong digitalisasi masyarakat dan pada akhirnya mampu meningkatkan inklusi keuangan.

“Pertama digital platform kami sendiri, kedua kami terbuka dan memungkinkan kami menggaet rekan kerja untuk kolaborasi menembus pasar baru yang sebelumnya belum terlayani bank,” pungkasnya.

Indeks inklusi keuangan di Indonesia secara menyeluruh berada di angka 76,2 persen pada 2019. Ini masih lebih rendah dibanding negara-negara emerging market.

Di India dan China misalnya, indeks inklusi keuangan telah mencapai 80 persen. Indonesia tercatat tertinggal dibanding negara lain di ASEAN. Pada 2017, indeks inklusi keuangan Malaysia bahkan telah mencapai 85 persen dan Thailand mencapai 82 persen.