Belanja Bansos Melesat hingga 70 Persen di Februari 2019

Suasana saat Presiden Jokowi membagikan Bantuan Sosial PKH dan BPNT di Bogor. Foto: Fahrian Saleh/kumparan

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat belanja bantuan sosial (bansos) hingga akhir Februari 2019 mencapai Rp 23,6 triliun. Angka ini meningkat hingga 70,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya Rp 13,9 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kenaikan bansos disebabkan oleh nominal yang diterima Program Keluarga Harapan (PKH) yang juga meningkat. Tahun ini, sebanyak 10 juta keluarga penerima manfaat yang masuk dalam PKH.

"Kita sampaikan di UU APBN, PKH 2019 jumlah nominal PKH dua kali lipat, dan jumlah penerima PKH-nya juga meningkat," ujar Sri Mulyani di kantornya, Jakarta, Selasa (19/3).

Dia menambahkan, kenaikan realisasi bansos juga dipicu oleh akselerasi pencairan Penerima Bantuan Iuran (PBI) peserta BPJS Kesehatan. Sejauh ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mencairkan sebanyak Rp 8,4 triliun untuk membiayai peserta PBI BPJS Kesehatan.

Selain itu, tingginya belanja bansos juga disebabka oleh realisasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan realisasi bansos lainnya, seperti Program Indonesia Pintar dan bidik misi.

"Kemudian juga dipicu percepatan pencairan iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk bulan Februari sampai dengan April 2019 dibayarkan pada bulan Februari 2019," jelasnya.

Secara keseluruhan, realisasi belanja pemerintah pusat hingga akhir Februari 2019 mencapai Rp 145,7 triliun, angka ini meningkat 8,91 persen dari realisasi tahun lalu yang mencapai Rp 127,4 triliun.

Belanja kementerian dan lembaga (K/L) mencapai Rp 71,23 triliun, terdiri dari belanja pegawai Rp 28,1 triliun, belanja barang Rp 15,21 triliun, belanja modal Rp 4,27 triliun, dan bansos Rp 23,6 triliun.

Sementara belanja non K/L mencapai Rp 74,46 triliun, terdiri dari pembayaran bunga utang Rp 34,05 triliun dan subsidi Rp 10,72 triliun.