Belanja Kesehatan Rp 140,5 T, Paling Banyak untuk Bayar Klaim Pasien COVID-19

Orang-orang beristirahat di ruang gawat darurat pasien corona di sebuah rumah sakit pemerintah di Jakarta, Selasa (30/6). Foto: Willy Kurniawan/REUTERS

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja sektor kesehatan mencapai Rp 140,5 triliun per akhir Agustus 2021. Jumlah ini naik 52,7 persen jika dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 92 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan belanja kesehatan selama delapan bulan ini paling banyak untuk bayar klaim perawatan pasien COVID-19 sebesar Rp 30,1 triliun ke rumah sakit. Jumlah pasiennya mencapai 453,3 ribu orang.

"Dan story ini masih berlanjut karena jumlah klaim perawatan masih akan ada lagi sebab ada lonjakan kasus. Saat ini masih proses verifikasi data," katanya dalam konferensi pers APBN KITA, Rabu (23/9).

Kedua, untuk bayar pengadaan vaksin sebanyak 94,5 juta dosis senilai Rp 14,5 triliun. Menurutnya, pembayaran vaksin tahun ini lebih tinggi dibandingkan tahun lalu karena pengadaan tahun lalu lebih banyak direalisasikan tahun ini.

Ketiga, untuk bayar insentif ke 941,4 ribu tenaga kesehatan (nakes) pusat senilai Rp 6,5 triliun dan 375,6 ribu nakes daerah Rp 4,1 triliun.

"Ini kita monitor terus terutama di daerah yang realisasinya agak terlambat. Kita coba dorong bersama Kementerian Dalam Negeri," katanya.

Badan Anggaran DPR RI menyerahkan dokumen Laporan dan Pengesahan Hasil Panja Pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2020 kepada Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Sri Mulyani juga mengatakan APBN tetap membayar tagihan BPJS Kesehatan untuk golongan PBI sebesar Rp 30,76 triliun untuk 96,5 juta jiwa. Sedangkan bantuan iuran BPJS Kesehatan Kelas III Rp 1,3 triliun untuk 29,3 juta jiwa.

Selain itu, pemerintah juga membayar biaya operasi kesehatan dan keluarga berencana di rumah sakit dan puskesmas daerah Rp 6,7 triliun.

"Sering masyarakat tanya bayar pajak untuk apa? Ya untuk ini seluruhnya, kita jaga Indonesia bersama dengan seluruh anggaran yang kita miliki. Kalau Anda miskin bahkan tidak bayar pajak, dapat bantuan dari pemerintah seperti PBI, PKH, dan lainnya. Jadi ini yang disebut asas gotong royong betul-betul terlihat di APBN," ujarnya.