Beli LPG 3 Kg Pakai KTP, Pemerintah Bidik Konsumsi Tahun Ini di Bawah Kuota

Petugas pangkalan LPG 3 Kg di Banda Aceh menurunkan sejumlah tabung gas dari atas mobil untuk dibagikan kepada masyarakat, Jumat (24/2). Foto: Zuhri Noviandi/kumparan

Pemerintah menargetkan konsumsi LPG bersubsidi 3 kg bisa menyusut di tahun ini seiring dengan kewajiban pembeli harus mendaftarkan KTP dan KK di pangkalan resmi. Mulai 1 Januari 2024, pembeli yang tidak terdaftar tidak bisa membeli LPG 3 kg.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Tutuka Ariadji, menyebutkan prognosa konsumsi LPG 3 kg tahun ini adalah 8,03 juta metrik ton. Angka ini beda tipis dengan kuota LPG tahun lalu sebesar 8 juta ton.

"Saya pribadi berpendapat ini bisa turun dengan adanya registrasi ini, angkanya memang kita masih dalam bervariasi bagaimana nanti pelaksanaannya," ungkapnya saat konferensi pers, Rabu (3/1).

Secara total, konsumsi LPG di dalam negeri sekitar 8,6 juta ton, mayoritas adalah konsumsi LPG bersubsidi yang permintaannya meningkat 4,5 persen setiap tahun, sementara LPG nonsubsidi anjlok hingga 10,9 persen.

Di sisi lain, kata dia, 6,7 juta ton atau 77 persen dari total konsumsi LPG di Indonesia kebutuhannya masih dipenuhi dari impor. Sebab, Indonesia hanya bisa memproduksi LPG sebesar 1,2 juta ton per tahunnya.

Hal ini, lanjut Tutuka, yang mendasari mengapa pengetatan pembelian LPG 3 kg menggunakan KTP diperlukan untuk memastikan hanya masyarakat yang berhak membeli LPG tersebut.

Dirjen Migas Tutuka Ariadji di International Convention Oil and Gas of Indonesia Upstream Oil and Gas 2022 (IOG 2022) di Nusa Dua, Bali, Rabu (23/11/2022). Foto: Ema Fitriyani/kumparan

"Kita harapkan masyarakat yang betul-betul berhak mendapatkan LPG PSO ini akan mendapatkannya, bisa menjamin jika itu tidak mengalir ke tempat lain, dan ini bisa jadi mendorong ke non PSO," tuturnya.

Direktur Logistik & Infrastruktur Pertamina, Alfian Nasution, menyebutkan alokasi kuota LPG 3 kg di tahun ini hampir tidak ada pertumbuhan alias zero growth. Bahkan, dia memastikan realisasinya bisa di bawah kuota.

"Kami harapkan dengan subsidi tepat LPG dengan NIK ini meskipun kuota 2024 itu zero growth, tapi kami akan realisasikan di bawah dari kuota tersebut," ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, berharap dengan penyaluran subsidi LPG 3 kg secara tertutup mulai tahun ini, beban subsidi LPG bisa turun setidaknya 6-10 persen dari total konsumsi.

"Harapan Pertamina kita bisa bantu pemerintah dalam kurangi beban subsidi setidaknya 6-10 persen dari total konsumsi. Jadi total konsumsi kan 8,6 juta, sekarang kan (non subsidi) cuma 600 ribuan, kalau kita push melebihi 800 ribu itu upaya membantu pemerintah," pungkasnya.

Adapun Kementerian ESDM dan PT Pertamina (Persero) mencatat baru ada 31,5 juta NIK yang terdaftar dan melakukan transaksi di pangkalan. Sementara Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang menjadi basis penerima LPG 3 kg jumlahnya mencapai 189 juta NIK.

Dari total 31,5 juta pendaftar tersebut, 24,4 juta NIK termasuk ke dalam data P3KE sementara 7,1 juta sisanya tidak termasuk alias pendaftar on demand. Data tersebut akan kembali diverifikasi oleh Pertamina.