Belum Punya Rusun Pegawai, Kepala IKN Ajukan Tambahan Anggaran Rp 2,1 Triliun
ADVERTISEMENT
Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN ) Nusantara, Bambang Susantono, membeberkan pihaknya belum memiliki anggaran untuk membangun rusun bagi 600 pegawai Otorita IKN (OIKN).
ADVERTISEMENT
"Kami belum ada alokasi untuk pembangunan tower rusun untuk pegawai kami sendiri, bapak pimpinan," kata Bambang dalam Rapat Banggar DPR RI Senin (18/9).
Untuk itu Bambang mengajukan tambahan anggaran pembangunan IKN sebesar Rp 2,1 triliun. Salah satunya untuk membangun rusun pegawai OIKN.
Bambang melanjutkan, pihaknya akan membangun 5 tower rusun dengan anggaran senilai Rp 893 miliar.
Kemudian sisanya akan digunakan untuk biaya konsultan operation readiness senilai Rp 27 miliar, biaya operasional pemeliharaan gedung di IKN (Termasuk HPK) Rp 409 miliar.
Selanjutnya untuk penyediaan pengelolaan layanan angkutan umum massal KIPP 1A Rp 500 miliar, biaya pengadaan pemadam kebakaran termasuk mobil damkar Rp 265 miliar. Kemudian untuk kebijakan bidang sarana dan prasarana koordinasi pemantauan dan evaluasi serta pelaporan sebesar Rp 16 miliar.
"Inilah yang mendasari mengapa kami ingin mengajukan tambahan biaya meskipun tadi disampaikan kalau ini sudah tertutup. Tapi mungkin ada beberapa kebijakan khusus yang dapat kami coba untuk ajukan sehingga hal-hal yang esensial ini masih dapat tercover di kemudian hari untuk tahun depan," ungkap Bambang.
ADVERTISEMENT
Namun sayangnya, Banggar DPR belum menyetujui tambahan anggaran senilai Rp 2,1 triliun tersebut. Banggar hanya menyetujui anggaran Rp 434 miliar di 2024.
"Kita bisa ambil keputusan anggaran Otorita IKN sebesar Rp 434 miliar dapat kita setujui," kata Ketua Banggar DPR Said Abdullah.
Secara rinci, anggaran tersebut akan digunakan untuk program dukungan manajemen senilai Rp 231,12 miliar. Kemudian untuk pengembangan kawasan strategis senilai Rp 202,89 miliar.
