news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Berikut Fakta - fakta Terkini Penyaluran BLT Dana Desa

22 Mei 2020 9:30 WIB
comment
5
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Warga mengantre saat pembagian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Sadakeling, Bandung, Jawa Barat, Senin (11/5). Foto: ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
zoom-in-whitePerbesar
Warga mengantre saat pembagian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Sadakeling, Bandung, Jawa Barat, Senin (11/5). Foto: ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
ADVERTISEMENT
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui dana desa. Bantuan ini berasal dari sebagian dana desa.
ADVERTISEMENT
Dalam penyaluran BLT Dana Desa ini terus dipercepat jelang lebaran. Namun memang belum semua desa menyalurkan BLT. Berikut kumparan membagikan fakta-fakta penyaluran BLT Dana Desa terbaru, Jumat (22/5):

2,4 Juta Keluarga Miskin di 23.963 Desa Telah Terima BLT

Sebanyak 23.963 desa tercatat telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa hingga hari ini, Kamis (21/5). Angka tersebut merupakan 43 persen dari total keseluruhan desa yang menerima program tersebut.
Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan, lonjakan penyaluran ini baru terjadi sepanjang Rabu (20/5) yakni sebanyak 7.496 desa.
"Saat ini ada 55.260 desa yang sudah mendapatkan dana desa di rekening kas desa.
Artinya, desa-desa tersebut siap menyalurkan BLT. Adapun dana desa bagi 5.437 desa masih diproses di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat," ujar Abdul Halim melalui keterangan tertulis, Kamis (21/5).
ADVERTISEMENT
Sementara itu, angka desa yang sudah melakukan pendataan jumlah penduduk miskin juga meningkat signifikan. Hingga hari ini terhitung sebanyak 62.063 desa atau bertambah 3.690 desa.
Kemudian dari target 12 juta penerima program tersebut, 2,4 juta di antaranya telah menerima BLT. Adapun nilai dana yang sudah disalurkan tersebut yakni Rp 1,4 triliun.
"Hari ini sudah ada 2.469.025 keluarga miskin yang mendapatkan BLT, 30 persen dari target 12 juta keluarga penerima manfaat. Nilai dana desa yang disalurkan kepada warga mencapai Rp 1.481.415.000.000," ujarnya.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar melaksanakan Teleconference tentang rapat sosialisasi program BLT Dana Desa. Foto: Humas Kemendes PDTT/Mugi

Provinsi Banten Paling Rendah Salurkan BLT Dana Desa

Menteri PDTT Abdul Halim Iskandar menyebut, dari 33 provinsi, ada lima provinsi yang persentase penyaluran uang untuk rakyatnya sangat rendah.
ADVERTISEMENT
Banten menjadi provinsi paling buncit. Provinsi ini belum banyak menyalurkan bantuan langsung tunai ke warganya. Padahal, BLT diberikan untuk meringankan beban masyarakat terdampak pandemi COVID-19.
"Yang paling rendah penyaluran dana desa ini ada di Banten, baru 5 persen. Padahal musdesnya (musyawarah desa khusus) hampir 50 persen," ujarnya dalam konferensi pers secara daring, Senin (18/5).
Selain Banten, ada Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat yang penyalurannya di bawah 10 persen. Padahal, musdes khusus mereka sudah banyak, bahkan untuk Kalimantan Tengah hampir 70 persen.
Dalam musyawarah desa khusus, biasanya sudah menetapkan jumlah calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM), hanya saja uangnya belum disalurkan.
Sebaliknya, lima provinsi yang penyaluran BLT Dana Desa tertinggi adalah Bangka Belitung 90 persen, Bali hampir 60 persen, Kepulauan Riau 56 persen, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara masing-masing sekitar 53 persen.
ADVERTISEMENT

Warga Desa Miskin yang Tak Punya KTP Tetap Bisa Terima BLT

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) memastikan masyarakat desa yang terdampak virus corona segera mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa.
Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar mengatakan, warga desa yang tidak memiliki KTP tetap mendapat kesempatan yang sama dalam mengambil BLT Dana Desa.
"Ketika tidak punya NIK, maka tidak harus dipaksakan untuk urus NIK dulu baru dapat BLT dana desa, tetapi tetap dicatat dan alamat ditulis selengkap-lengkapnya sebagai bagian untuk pertanggungjawaban," katanya dalam konferensi video, Senin (27/4).
Setiap warga desa yang mendapatkan BLT dana desa akan merujuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial. Data tersebut untuk mengetahui masyarakat tersebut sudah mendapat bantuan sosial (bansos) atau belum.
Menteri Sosial Juliari Batubara mendistribusikan bantuan sosial tunai di Cikampek, Jawa Barat. Foto: Dok. Kemensos

Mendes Pastikan BLT Dana Desa Transparan

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa menjadi salah satu senjata pemerintah dalam menangani dampak virus corona ke masyarakat. Untuk itu, Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar meminta semua pihak mengawasi prosesnya di lapangan.
ADVERTISEMENT
Halim mengatakan, pada dasarnya pengawasan itu harus dilakukan oleh semua warga desa. Sehingga mulai dari pendataan di RT dan pihak terkait sudah diketahui siapa yang berhak menerima BLT Dana Desa.
“Dari pendataan berbasis RT itu kan dibawa ke musyawarah desa khusus untuk verifikasi dan validasi penetapan. Nah kalau sudah ditetapkan semua warga tahu, kan kemudian ditempelkan,” kata Halim saat konferensi pers secara virtual, Rabu (20/5).
Halim merasa dengan transparansi itu membuat semua warga tahu yang sudah menerima atau belum jumlahnya berapa. Ia menegaskan, bantuan ini tidak boleh dirahasiakan termasuk jumlah dana yang diberikan.
“Membicarakan BLT Dana Desa tak perlu lagi ditutup-tutupi, si A si B yang menerima tahu, berapa besarannya juga tahu. Sehingga ketika misalnya ada yang terimanya kurang dari Rp 600 ribu pasti cerita, enggak mungkin enggak cerita,” ujar Halim.
ADVERTISEMENT
Selain pengawasan oleh seluruh masyarakat desa, Halim menjelaskan, ada dari inspektorat yang sesuai dengan norma-norma penggunaan Dana Desa.
Halim menjelaskan, hal itu juga terkait administrasi pertanggungjawaban seperti warga sudah tanda tangan menerima di bulan pertama sampai berikutnya.
“Sehingga saya sangat optimistis bahwa penanganan BLT Dana Desa ini akan tidak banyak menimbulkan permasalahan karena memang sejak awal sudah dibangun dengan transparan,” ungkap Halim.