Berita Populer: Cara Dapat Listrik Gratis Hingga Gelombang PHK Akibat Corona

Potret Kemiskinan di Indonesia Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Pemerintah berupaya meringankan beban masyarakat di tengah pandemi corona. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menggratiskan tarif listrik. Tarif listrik yang ditanggung pemerintah untuk 450 VA. Sementara untuk pelanggan listrik 900 VA akan mendapat diskon 50 persen.

Selain itu, terjadi kelangkaan masker global terjadi di tengah pandemi. Kelangkaan ini terjadi di berbagai negara maju. Akibatnya di antara negara maju saling bajak masker.

Di sisi lain, gelombang PHK juga terus bertambah di tengah pandemi. Lesunya dunia industri karena virus corona menyebabkan perusahaan mesti melakukan berbagai efisiensi. Imbasnya, perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan sebagian lainnya ada yang merumahkan pekerja.

Berikut kumparan merangkum berita populer ekonomi bisnis, Sabtu (4/4):

Coba Cara Ini untuk Dapat Listrik Gratis dari PLN

Warga memasukkan pulsa token listrik di tempat tinggalnya, di Jakarta, Selasa (1/4). Foto: ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

Presiden Jokowi menggratiskan listrik 450 VA dan diskon 50 persen untuk pelanggan listrik 900 VA. Setidaknya ada 24 juta pelanggan listrik 450 VA dan 7 juta pelanggan listrik 900 VA.

Kebijakan itu berlaku selama tiga bulan mulai April, Mei, sampai Juni. Langkah tersebut diambil untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak virus corona.

Berikut mekanisme pengambilan token gratis untuk pelanggan rumah tangga daya 450 VA dan diskon 50 persen untuk Pelanggan Rumah Tangga daya 900 VA bersubsidi.

Mekanisme website dengan cara:

1. Buka alamat www.pln.co.id kemudian masuk ke menu pelanggan dan langsung menuju ke pilihan stimulus COVID-19

2. Masukkan ID Pelanggan/Nomor Meter. Kemudian Token Gratis akan ditampilkan di layar.

3. Pelanggan tinggal memasukkan Token Gratis tersebut ke meteran yang sesuai dengan ID Pelanggan.

Atau Anda juga bisa mengakses melalui WA ke nomor 08122-123-123. Dengan cara :

1. Buka Aplikasi WhatsApp

2. Chat WhatsApp ke 08122-123-123, ikuti petunjuk, salah salah satunya masukkan ID Pelanggan.

3. Token gratis akan muncul

4. Pelanggan tinggal memasukkan Token Gratis tersebut ke meteran yang sesuai dengan ID Pelanggan.

Dengan ID Pelanggan tersebut, pelanggan akan mendapatkan token senilai pemakaian tertinggi dalam 3 bulan terakhir.

Setelah Prancis, kini Jerman Mengaku Impor Maskernya Dibajak Donald Trump

Orang-orang menikmati cuaca cerah di Gerbang Brandenburg di Berlin, Jerman. Foto: REUTERS/Fabrizio Bensch

Masker menjadi barang langka dan banyak dicari untuk mencegah penyebaran virus corona COVID-19. Kelangkaan tak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga secara global.

Akibat kelangkaan itu, di antara negara maju saling bajak masker untuk memenuhi kebutuhan negara mereka dan mengutamakan keselamatan warga negara masing-masing.

Surat kabar Jerman, Tagesspiegel, melaporkan produk masker buatan perusahaan AS 3M yang sedang dalam pengiriman dari China ke Berlin, Jerman, dibajak oleh Amerika Serikat (AS).

Seorang pejabat Jerman menuduh Washington menghentikan pengiriman di Thailand dan mengalihkan tujuan pengiriman ke negara Paman Sam itu.

Tagesspiegel menyebutkan, Jerman memesan 200 ribu masker jenis FFP2 dan FFP3 yang semula diperuntukkan bagi tenaga medis di negara mereka yang menangani para pasien virus corona.

Menteri Dalam Negeri Jerman Andreas Geisel membenarkan, masker pesanan mereka telah dihentikan di Bangkok dan tidak pernah mencapai Berlin.

"Kami menganggap itu sebagai tindakan pembajakan modern," katanya. “Seharusnya AS tidak memperlakukan mitra NATO seperti ini."

Sementara itu manajemen 3M membantah tudingan tersebut, dengan menyatakan, "Tidak ada catatan pengiriman masker untuk tujuan Berlin”.

Sebelumnya, Pemerintahan Presiden Donald Trump dilaporkan memerintahkan produksi masker 3M asal Singapura untuk pasar Asia, dialihkan ke Amerika Serikat. Financial Times melaporkan, ada 10 juta masker jenis N95 yang diminta dikirim, namun permintaan AS itu telah ditolak.

Hal ini telah membuat Donald Trump kesal. "Kami tidak senang dengan 3M," kata Trump pada konferensi pers di Gedung Putih, Jumat (3/4).

Dalam kesempatan itu, Trump juga menyatakan, ”[Tindakan] ini akan membantu memastikan bahwa [alat pelindung diri] yang diperlukan disimpan di negara kita dan sampai ke tempat yang dibutuhkan untuk mengalahkan virus."

Sebelumnya, politikus Prancis juga telah mengeluhkan upaya Amerika untuk mengalihkan pengiriman masker tujuan pengiriman Prancis ke AS. Tapi Kedutaan AS di Paris membantah bahwa Washington ada di balik ‘pembajakan’ itu.

Untuk memastikan ketersediaan masker dan alat pelindung diri (APD), Presiden Donald Trump telah menggunakan kewenangan dalam Defense Production Act.

Aturan itu memungkinkan Trump melalui Badan Manajemen Darurat Federal (Fema) untuk menggunakan berbagai cara untuk membeli produk 3M dan anak-anak perusahaan sesuai dengan kebutuhan AS.

3M merupakan merek milik perusahaan Amerika Serikat. Perusahaan yang berdiri pada 1902 ini, semula bernama Minnesota Mining Company. 3M saat ini memiliki unit produksi di berbagai negara di dunia.

Pabrik mereka di China merupakan salah satu yang terbesar, untuk memenuhi permintaan pasar alat perlindungan diri (APD) dan alat kesehatan lainnya di pasar dunia.

3M mengaku telah diminta pemerintah AS untuk menghentikan ekspor APD dan alat kesehatan ke Kanada dan Amerika Latin. Sementara Pemerintahan Trump berkilah, belum memberlakukan kontrol ekspor untuk menjaga produk di AS.

Namun penasihat perdagangan dan manufaktur Gedung Putih, Peter Navarro, telah mengisyaratkan akan memerintahkan Bea Cukai AS untuk memblokir ekspor masker dan perlengkapan medis di tengah harga yang meningkat.

Gelombang PHK dan Ancaman Pengangguran Akibat Virus Corona

Ilustrasi Buruh Perempuan. Foto: AFP

Lesunya dunia industri karena virus corona menyebabkan perusahaan mesti melakukan berbagai efisiensi. Imbasnya, perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan sebagian lainnya ada yang merumahkan pekerja.

Perusahaan di berbagai daerah, termasuk DKI Jakarta sudah mulai melakukan langkah tersebut. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI, meminta pekerja yang di-PHK dan dirumahkan melapor ke kanal yang telah disiapkan seperti di email [email protected]. Pelaporan dibuka hingga Sabtu (4/4).

Hingga Jumat (3/4) pukul 10.30 WIB, total sudah ada 25.408 pekerja yang di-PHK dan dirumahkan melapor ke Disnakergi DKI Jakarta. Pekerja ini berasal dari 4.235 perusahaan.

Dari data itu, Disnakergi DKI Jakarta merinci ada 3.633 perusahaan yang merumahkan 21.797 pekerja. Kemudian, 602 perusahaan melakukan PHK kepada 3.611 pekerjanya.

Sementara itu di Jawa Timur, Ketua Gugus Sosial Ekonomi Percepatan Penanganan COVID-19 Jawa Timur Emil Dardak menyebut, pandemi virus corona juga berdampak pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sejumlah pekerja sektor formal.

Data itu dia dapat setelah mendapatkan hasil kuisioner yang disebarkan pada 100 pabrik dengan jumlah pekerja mencapai 55 ribu orang. Dari kuisioner itu, tercatat hanya 1,48 persen karyawan atau sebanyak 814 karyawan yang terkena PHK akibat pandemi virus corona.

"Ada yang akhirnya harus mengurangi pekerja di pabrik tapi tidak dominan," ucap Wagub Jatim tersebut di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (3/4).

Emil menjelaskan, para pekerja yang terkena PHK ini bakal diprioritaskan mengikuti program Pra Kerja oleh Disnaker Jatim. Dia tengah berkoordinasi dengan Project Management Office (PMO) Program Pra Kerja, agar para pekerja yang di PHK bisa diprioritaskan untuk mengikuti program tersebut.

Hal serupa juga terjadi di Jawa Barat. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemprov Jabar Mochamad Ade Afriandi mengatakan, dari hasil pantauan di 502 perusahaan yang ada di Jabar, 86 persen atau lebih dari 400 perusahaan mengaku terdampak corona.

Dampak yang dimaksud misalnya seperti kesulitan mendapatkan bahan baku karena mayoritas perusahaan di Jabar mengimpor bahan baku dari negara-negara yang menerapkan kebijakan lockdown. Dampak lainnya adalah buyer dan supply chain, yang mana negara tempat buyer berada juga lockdown.

Laporan dari pekerja yang diberikan ke Pemprov Jabar kemudian didata dan diolah pada 1 dan 2 April. Hasilnya, data sementara tercatat 40 ribu pekerja mesti dirumahkan dan 3 ribu pekerja di PHK. Data tersebut diperoleh dari perusahaan yang tersebar di 21 dari 27 kabupaten dan kota di Jabar atau 86 persen dari 502 perusahaan yang terdampak.

Ade memastikan, data tersebut belum final dan bakal terus diperbarui. Dia akan menyampaikan hasil pendataan sementara untuk kepentingan kartu pra kerja pemerintah pusat melalui Menteri Tenaga Kerja pada tanggal 6 April mendatang.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan per 1 April 2020, sudah ada setidaknya 56 perusahaan yang melakukan PHK dan sebanyak 2.311 pekerja terkena PHK. Sementara, ada sebanyak 153 perusahaan yang merumahkan pekerja mesti tak sampai PHK dan 9.183 pekerja dirumahkan.

"Kami melakukan pendataan dan pemantauan perusahaan yang merumahkan pekerja dan PHK. Kami koordinasi dengan Pemda dan diteruskan ke Dinas Provinsi dan kabupaten dan kota," ujar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Kamis (2/4).