Berita Populer: CPNS Kemenkeu Disetop 5 Tahun; Viral Rp 1.000 Jadi Rp 1
PerbesarADVERTISEMENT
Kabar kurang mengenakkan datang dari Kementerian Keuangan. Kementerian yang dipimpin oleh Sri Mulyani ini memutuskan tidak lagi menerima CPNS termasuk dari STAN selama 5 tahun.
ADVERTISEMENT
Informasi tersebut ramai diperbincangkan dan menjadi salah satu yang populer di kumparanBisnis. Berita itu dilengkapi dengan redenominasi dan Mentan Syahrul Yasin Limpo angkat suara mengenai alasan Menhan Prabowo Subianto yang garap lumbung pangan.
Berikut ini selengkapnya berita populer kumparanBisnis sepanjang hari Rabu (8/7):
CPNS Kemenkeu Disetop 5 Tahun
Menteri Keuangan Sri Mulyani menghentikan penerimaan CPNS Kemenkeu selama 5 tahun, mulai 2020 hingga 2024. Kebijakan tersebut termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 77 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2020-2024.
Pada poin 3.2 tentang Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Keuangan dalam PMK tersebut, pada angka 5 terdapat penjelasan tentang strategi yang dilakukan Kementerian Keuangan dalam mewujudkan organisasi dan SDM yang optimal. Pada huruf i disebutkan, "Kebijakan minus-growth melalui moratorium rekrutmen CPNS, redistribusi, dan implementasi exit strategy."
ADVERTISEMENT
Kebijakan pertumbuhan jumlah karyawan negatif (minus-growth) dengan penghentian sementara (moratorium) rekrutmen CPNS Kemenkeu, dijabarkan lagi di PMK tersebut pada poin 3.4 tentang Kerangka Kelembagaan.
Pada huruf B angka 2, PMK yang ditandatangani Sri Mulyani pada 29 Juni 2020 itu, disebutkan bahwa moratorium atau penghentian sementara rekrutmen CPNS umum, maupun lulusan STAN dilakukan selama 5 (lima) tahun yakni pada 2020-2024.
Penjelasan soal Viral Ilustrasi Uang Redenominasi Rp 1.000 Jadi Rp 1
Gambar uang rupiah yang pada bagian nominalnya menghilangkan tiga angka nol di belakang alias redenominasi, beredar viral. Di sejumlah group whatsapp, masyarakat pun bertanya-tanya soal kapan uang tersebut akan beredar.
Untuk diketahui, redenominasi uang rupiah merupakan rencana lama Bank Indonesia sejak 2013 silam. Tapi pembahasan undang-undangnya masih terus tertunda, sehingga bisa dipastikan tak akan berlaku dalam waktu dekat.
ADVERTISEMENT
"Belum lah, masih lama. Undang-undangnya saja belum dibahas kan?" ujar seorang sumber kumparan di Perum Peruri, BUMN yang selama ini mencetak uang rupiah.
Mengutip laman dpr.go.id, RUU Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) memang tercantum dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) jangka menengah 2020-2024. Tapi RUU tersebut tak masuk dalam target untuk dibahas pada 2020 ini.
Sementara itu, Kementerian Keuangan juga mendukung program tersebut seperti tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK No. 77 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2020-2024.
Mentan Beberkan Alasan Prabowo yang Garap Lumbung Pangan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi tanggung jawab baru kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk menangani program Food Estate atau lumbung pangan nasional di dua kabupaten di Kalimantan Tengah.
ADVERTISEMENT
Keputusan ini menimbulkan pertanyaan. Sebab, yang paling bertanggung jawab pada persoalan pangan adalah Kementerian Pertanian (Kementan), bukan Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
Menanggapi hal tersebut, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menjelaskan, proyek lumbung pangan di Kalimantan Tengah tersebut memang merupakan instruksi Jokowi kepada beberapa kementerian, termasuk Kementerian PUPR dan Kementerian Pertahanan.
“Mentan memang tidak langsung masuk, tetapi leading sector-nya tetap Menteri Pertanian, cuma media tidak menggambarkan itu. Jadi seakan-akan itu,” ucapnya saat di DPR bersama Komisi IV, Selasa (7/7).
Syahrul melanjutkan, Kementan secara khusus akan fokus pada 165 ribu ha lahan, yang 84 ribu ha lahan di antaranya telah siap. Syahrul juga mengungkapkan alasannya tidak terlibat langsung dalam proyek lumbung pangan di Kalteng lantaran belum ada infrastruktur untuk pengairannya.
ADVERTISEMENT
***
Saksikan video menarik di bawah ini: