Berita Populer: Promo Tiket Pesawat hingga Ahok Disebut Pimpin Otorita Ibu Kota

Presiden Joko Widodo didampingi Komut Pertamina Basuki Tjahaja Purnama saat meninjau kilang PT TPPI, di Kecamatan Jenu, Tuban, Jawa Timur, Sabtu (21/12). Foto: Dok. Biro Pers Sekretariat Presiden

Pada akhir pekan kemarin, Indonesia memiliki sejumlah berita ekonomi dan bisnis mengejutkan yang jadi perbicangan. Salah satunya mengenai promo tiket pesawat hingga 50 persen periode 1 Maret-31 Mei 2020.

Selain penurunan harga tiket pesawat karena dampak virus corona, berita yang tak kalah ramai adalah penghentian sementara proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Salah satu penyebabnya adalah banjir di sekitar tol Jakarta-Cikampek.

Tak kalah menarik, berita Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang disebut-sebagai bakal menjadi Badan Otorita Ibu Kota Baru pun ramai dibaca. Berikut kumparan rangkum, Senin (2/3).

430 Ribu Tiket Pesawat Didiskon hingga 50 Persen

Mulai kemarin, 1 Maret 2020 hingga 31 Mei 2020 masyarakat sudah bisa menikmati diskon tiket pesawat hingga 50 persen dari maskapai-maskapai penerbangan. Diskon diberikan hanya untuk penerbangan domestik ke 10 rute destinasi di Indonesia.

Adapun 10 rute destinasi wisata itu ialah Bali, Batam, Lombok, Malang, Manado, Silangit - Danau Toba, Tanjung Pinang, Belitung, Yogyakarta, dan Labuan Bajo.

Pesawat Garuda Bombardier CRJ 1000 NG. Foto: Shutter Stock

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pemberian diskon ini dalam rangka menggenjot bisnis penerbangan dalam negeri. Sebab sejak adanya virus corona, bisnis penerbangan harus menelan pil pahit akibat orang menahan diri keluar negeri.

PT Garuda Indonesia Tbk (Persero) menyatakan siap memberikan diskon hingga 50 persen bagi masyarakat. Diskon 50 persen diberikan untuk 25 persen kursi per penerbangan. Perusahaan menyediakan 65.700 kursi untuk satu bulan yang dialokasi ke 10 destinasi tersebut. Tak hanya Garuda Indonesia, semua maskapai nasional turut menurunkan harganya.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Novie Riyanto mengatakan, bagi penumpang yang membeli tiket sebelum 1 Maret 2020 tapi untuk jadwal penerbangan hingga Mei 2020 tak akan mendapatkan diskon.

Proyek Kereta Cepat Dihentikan Sementara

Pemerintah akhirnya memutuskan untuk menghentikan sementara proyek kereta cepat Jakarta-Bandung selama dua minggu, terhitung mulai hari ini, Senin (2/3).

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku telah mendengar keputusan tersebut. Menurutnya, salah satu alasan proyek dihentikan karena bersinggungan dengan pembangunan proyek lain sehingga menyebabkan banjir.

Suasana pembangunan proyek Kereta cepat Jakarta-Bandung di Cibuntu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Foto: ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah

Budi juga bakal memanggil pengelola proyek ini, yakni PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) pada pekan depan. Dia bakal meminta penjelasan dari konsorsium proyek ini, yaitu beberapa BUMN dan China Railways sekaligus mengevaluasinya. Budi mengaku belum tahu apakah penghentian sementara ini bakal bikin proyek molor.

Dalam surat yang diperoleh kumparan, disebutkan enam kesalahan yang dibuat KCIC dalam mengerjakan proyek ini. Surat tersebut ditandatangani oleh Plt Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR sekaligus Ketua Komite Keselamatan Konstruksi, Danis H Sumadilaga.

Selain banjir, tahun lalu, proyek ini juga bersinggungan dengan pipa BBM milik PT Pertamina (Persero). Pipa penyalur BBM tersebut pun terbakar dan menimbulkan kerugian.

Ahok Mundur Diminta dari Pertamina

Ahok santer dikabarkan bakal memimpin Badan Otorita Ibu Kota Negara Baru di Kalimatan Timur. Meski belum ada kepastiannya, isu ini membuat anggota DPR Andre Rosiade ingin Ahok mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

"Kalau yang bersangkutan jadi pimpinan otorita, beliau butuh waktu, butuh fokus. Karena apalagi target presiden itu ibu kota sudah dibangun tahun depan. Alangkah lebih baik Pak Ahok fokus saja di pimpinan ibu kota baru," jelasnya.

Meski begitu, politikus Partai Gerindra itu menegaskan siapa pun yang bakal dipilih memimpin Badan Otorita IKN, sepenuhnya keputusan Presiden Joko Widodo. Saat ini, undang-undang pembentukan badan tersebut tengah disiapkan pemerintah.