Berita Populer: Ramai-ramai Bela Ahok Hingga Sri Mulyani Ajak Liburan

Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meninggalkan Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta, Selasa (22/10/2019). Foto: ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Aksi massa 212 pada Jumat (21/2) menyuarakan berbagai macam kritik untuk sejumlah sektor. Mulai dari politik hingga ekonomi, termasuk kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero), PT ASABRI (Persero), hingga persoalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Berita ini menjadi populer di kanal ekonomi dan bisnis pada Rabu (27/2). Selain itu, ada berita soal penundaan larangan truk ODOL (over dimension over loading) atau kelebihan beban, dinilai merugikan perekonomian nasional. Kerugian itu akan berlangsung lebih lama, setelah Menteri Perhubungan menunda pelarangan truk ODOL dari semula pada 2021 menjadi 1 Januari 2023. Berita Sri Mulyani ajak masyarakat traveling juga masuk dalam berita populer.

Berikut kumparan rangkum 3 berita populer ekonomi bisnis, Rabu (27/2):

Menteri BUMN Erick Thohir (ketiga dari kiri) saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI. Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

Erick Thohir hingga Sandiaga Uno Ramai-ramai Bela Ahok

Aksi massa 212 pada Jumat (21/2) menyuarakan berbagai macam kritik untuk sejumlah sektor. Mulai dari politik hingga ekonomi, termasuk kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero), PT ASABRI (Persero), hingga persoalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Tak hanya itu, massa 212 juga menyinggung Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Massa aksi 212 tidak menyebut secara rinci kasus apa yang melibatkan Ahok. Namun mereka menuding, Ahok dilindungi oleh pimpinan KPK era Agus Rahardjo.

"Supaya Anda sadar bahwa di samping kasus penistaan agama, sebetulnya Ahok itu punya sekitar 6-10 kasus korupsi lagi," ungkap Marwan Batubara, mantan anggota DPD RI, saat berorasi di lokasi demo, Jumat (21/2).

Meski demikian, pemerintah menilai wajar mengenai aksi massa tersebut.

Menteri BUMN Erick Thohir

Erick menilai, aksi massa 212 kemarin merupakan hal yang wajar. Di era demokrasi saat ini, menyampaikan pendapat berbeda atau di muka umum bisa dilakukan siapa saja.

Akan tetapi, Erick yakin memilih Ahok duduk di kursi nomor satu di Pertamina merupakan hal yang tepat. Dia merasa selama tiga bulan belakangan, kinerja Pertamina bagus usai perombakan jajaran direksi dan komisaris.

"Saya rasa era di Indonesia adalah demokrasi, ketika ada sebagian kelompok mengemukakan pendapat bahwa ada ketidakpuasan itu ya normal saja. Tetapi apa yang dilakukan daripada komisaris dan direksi, saya tidak mau dikotomi komisaris dan direksi, di Pertamina tiga bulan terakhir saya rasa baik," kata Erick di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Sabtu (22/2).

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan

Luhut menilai, keberadaan Ahok di Pertamina justru sangat bagus. Sebab, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menemukan banyak masalah di perusahaan migas pelat merah itu dan ingin memperbaikinya.

"Dia dituduh korupsi? Ya kalau saya boleh cerita malah Pak Ahok itu yang menemukan banyak sekali masalah-masalah yang mau diperbaiki di Pertamina. Kita bersyukur ada Pak Ahok," kata Luhut.

Sandiaga Uno

Selain pemerintah, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno juga memberikan pernyataannya. Aksi 212 itu pun menyindir Ahok yang masih tergabung dalam dunia politik. Ahok saat ini aktif sebagai politisi PDIP.

“The right man in the right place. Jadi politisi itu kita latar belakang ada yang pengusaha, ada yang akademisi. Selama tidak ada aturan yang dilanggar dan tidak ada benturan kepentingan, kita harus memberikan peluang kepada siapa pun juga yang patut dan memiliki rekam jejak yang bagus,” ungkap Sandiaga kepada kumparan.

Petugas menindak truk yang kelebihan muatan atau over dimension over load (Odol) melintas di jalan tol. Foto: Dok. Joko Setiowarno

Pengamat Ungkap Sederet Kerugian Jika Truk ODOL Dibiarkan

Penundaan larangan truk ODOL (over dimension over loading) atau kelebihan beban, dinilai merugikan perekonomian nasional. Kerugian itu akan berlangsung lebih lama, setelah Menteri Perhubungan menunda pelarangan truk ODOL dari semula pada 2021 menjadi 1 Januari 2023.

Ketua Bidang Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno memaparkan sederet kerugian ekonomi akibat truk ODOL.

Seperti menyebabkan kerusakan infrastruktur jalan, jembatan (runtuh atau putus) dan pelabuhan, penyebab dan pelaku kecelakaan lalu lintas, serta tingginya biaya perawatan infrastruktur.

Mengutip data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Djoko mengungkapkan, kerugian infrastruktur akibat truk ODOL mencapai Rp 43 triliun. Kerugian itu berasal dari biaya perbaikan kerusakan infrastruktur.

“Jadi ketimbang menguntungkan, pembiaran truk ODOL beroperasi di jalanan itu justru merugikan perekonomian nasional,” kata Djoko kepada kumparan, Selasa (25/2).