BI Ajak Pemerintah Kerja Sama Tekan Laju Inflasi dengan Berbagai Kebijakan

10 Agustus 2022 11:17
·
waktu baca 2 menit
sosmed-whatsapp-whitecopy-link-circlemore-vertical
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo saat konferensi pers hasil FMCBG G20 di Nusa Dua, Bali, Sabtu (16/7/2022). Foto: Antara
zoom-in-whitePerbesar
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo saat konferensi pers hasil FMCBG G20 di Nusa Dua, Bali, Sabtu (16/7/2022). Foto: Antara
ADVERTISEMENT
Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo memastikan, pihaknya akan terus mewaspadai tren lonjakan inflasi di Indonesia, khususnya kelompok harga bergejolak atau volatile foods.
ADVERTISEMENT
"Ingat inflasi pangan itu adalah masalah perut, masalah rakyat, dan langsung ke kesejahteraan," kata Perry dalam acara Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan, Rabu (10/8).
Menurut dia, kenaikan inflasi pada kelompok harga bergejolak tak hanya berdampak pada sektor ekonomi, melainkan juga berdampak ke sektor sosial.
Oleh karena itu, Perry mengajak pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk bekerja sama menekan laju inflasi pangan melalui berbagai kebijakan. TPID sendiri merupakan tim koordinasi dengan anggota pemerintah daerah, Badan Pusat Statistik (BPS), ketua pasar, serta perbankan.
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
"Jadi, mohon inflasi ini seperti layaknya kita ingin terus menegakkan kemerdekaan. Kita harus turunkan inflasi pangan paling tinggi 6 persen, kalau bisa 5 persen," pungkas Perry.
ADVERTISEMENT
Sebelumnya, BPS mengatakan secara tahunan, laju inflasi kelompok bergejolak tercatat sangat tinggi. Pada Juli 2022, angkanya tembus 11,47 persen.
"Ini adalah yang tertinggi sejak Januari 2014. Saat itu terjadi inflasi volatile 11,9 persen," kata Kepala BPS Margo Yuwono dalam konferensi pers di Gedung BPS, Senin (1/7).
Margo menilai, perkembangan inflasi kelompok bergejolak, sangat berpengaruh terhadap angka kemiskinan di Indonesia. Pasalnya, hingga saat ini sekitar 70 persen konsumsi rumah tangga miskin adalah untuk makanan.
"Porsi makanan di garis kemiskinan sekitar 74 persen. Jadi kalau harga pangan tinggi, akan berpengaruh ke garis kemiskinan. Kalau pendapatan tidak naik, akan mempengaruhi garis kemiskinan," pungkas Margo.