BI Bisa Beli SBN Lagi di Pasar Perdana, Burden Sharing Berlanjut

Ilustrasi Bank Indonesia. Foto: Nugroho Sejati/kumparan

Bank Indonesia (BI) dipastikan bisa membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar perdana. Hal tersebut tercantum dalam Buku II Nota Keuangan 2023 yang diterima kumparan.

"Pemerintah dapat menerbitkan SBN dengan tujuan tertentu termasuk menerbitkan SBN yang dapat dibeli oleh Bank Indonesia di pasar perdana," tulis Buku Keuangan II, dikutip Rabu (17/8).

Berlanjutnya kebijakan ini mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai penanganan pandemi COVID-19 yang berdampak pada perekonomian nasional dan atau stabilitas keuangan. Itu artinya pemerintah kembali melakukan burden sharing dengan BI.

Berdasarkan laman resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), burden sharing adalah kerja sama BI dan pemerintah dalam berbagai beban membiayai penanganan COVID-19.

Padahal sebelumnya, Bantuan pembiayaan dari Bank Indonesia (BI) melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) III akan berakhir pada akhir tahun ini. Sehingga, pada tahun depan BI tak lagi melakukan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar perdana untuk pembiayaan APBN.

Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan menyebut tahun depan akan menjadi tahun yang paling kritis bagi perekonomian Indonesia. Selain tak ada lagi bantuan suntikan dari BI, defisit APBN juga harus dinormalkan kembali di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Bagaimana nasib keuangan negara?

Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah mengatakan bantuan dari BI untuk APBN memang harus diakhiri. Sebab menurutnya, ekonomi juga mulai pulih di tahun ini.

"Tahun 2023 diharapkan ekonomi sudah pulih, defisit APBN kembali normal di bawah 3 persen PDB. Pembiayaan APBN sudah bisa kembali ke mekanisme pasar yang biasa tanpa perlu bantuan BI," ujar Piter kepada kumparan, Minggu (30/1).

Dia melanjutkan, penerimaan pajak di tahun ini pun bisa kembali meningkat. Perekonomian yang sudah pulih dan komoditas utama ekspor Indonesia juga mengalami kenaikan harga, dapat menambah penerimaan negara.

IMF Minta BI Setop Burden Sharing terhadap APBN

Ilustrasi IMF. Foto: Getty Images

Sebelumnya, sejumlah lembaga telah meminta BI sudahi membantu beban APBN. Dana Moneter Internasional atau IMF meminta bank sentral menyetop bantu pembiayaan APBN di akhir tahun ini.

"Kami mendukung komitmen pihak berwenang untuk keluar dari pembiayaan anggaran sesuai target akhir 2022, dan merekomendasikan untuk membatasi pembelian di pasar primer lebih lanjut di bawah mekanisme pasar tahun ini, untuk periode disfungsi pasar yang parah," ujar Asistant Director Western Hemisphere Department IMF, Cheng Hoon Lim dalam laporan IMF yang diterima kumparan, Rabu (26/1/2022).

Sepanjang 2021, Bank Indonesia telah melakukan pembelian SBN untuk pendanaan APBN 2021 sebesar Rp 358,32 triliun yang terdiri dari pembelian di pasar perdana sebesar Rp 143,32 triliun dan private placement sebesar Rp 215 triliun.

Pada awal tahun ini hingga 18 Januari 2022, Bank Indonesia telah melakukan pembelian SBN di pasar perdana sebesar Rp 2,20 triliun.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga sempat menyoroti kebijakan burden sharing yang dijalankan Bank Indonesia dan Kemenkeu selaku pemerintah. Anggota III BPK Achsanul Qosasi menilai, jika kebijakan ini terus-terusan dilakukan, maka akan membebani pemerintah juga BI.