BI: Impor Bakal Dibatasi, Ekonomi RI Tumbuh Maksimal 5,2%

Petugas menghitung pecahan uang rupiah (Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro)

Pemerintah terus melakukan berbagai cara untuk mengatasi defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) dan menstabilkan rupiah. Salah satunya dengan mengerem impor. Namun demikian, impor yang dibatasi tersebut dikhawatirkan dapat menggerus pertumbuhan ekonomi.

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Dody Budi Waluyo mengatakan, jika impor terkait infrastruktur pemerintah dibatasi, maka dapat mengurangi kegiatan investasi. Sehingga pada akhirnya dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi.

"Pembatasan impor terkait infrastruktur pemerintah, tentunya akan mengurangi, khususnya kegiatan investasi bangunan dan pada gilirannya growth ekonomi," ujar Dody kepada kumparan, Sabtu (7/7).

Jika pembatasan impor infrastruktur jadi dilaksanakan, Dody telah mengkalkulasi bahwa pertumbuhan ekonomi akan berada di batas bawah target yakni 5,1-5,2%. Adapun BI menargetkan perekonomian hingga akhir tahun ini bisa tumbuh sekitar 5,1-5,5%.

Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo (Foto: Selfy Sandra Momongan/kumparan)

"BI memperkirakan growth di range bawah 5,1-5,5%, yaitu di sekitar 5,1-5,2%," jelasnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution sebelumnya juga mengatakan, jika impor bahan baku dan barang modal diperketat akan menggerus perekonomian. Dia bilang, seharusnya yang ditekan adalah impor minyak dan gas (migas).

"Ya jangan barang modalnya, makanya saya bilang harus dirumuskan yang persis. Kalau barang modalnya ya akan kena pertumbuhannya, bahan baku juga. Jadi ya bisa saja migas itu perlu dikurangi," ujar Darmin.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor migas selama Januari-Mei 2018, impor migas Indonesia sebesar USD 11,8 miliar, jauh lebih besar dibandingkan ekspor migas yang sebesar USD 6,8 miliar atau mengalami defisit USD 5,0 miliar.

"Caranya bisa macam-macam, kita bisa jadi lebih selektif (impor migas)," katanya.