BI Revisi Pertumbuhan Kredit Tahun Ini Jadi 9-11 Persen

Gubenur Bank Indonesia Perry Warjiyo (tengah) memberikan keterangan kepada pers mengenai hasil Rapat Dewan Gubernur BI bulan Februari 2019, Kamis (20/2). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Bank Indonesia (BI) mengakui penyaluran kredit perbankan tercatat masih melambat. BI bahkan telah merevisi ke bawah besaran pertumbuhan kredit perbankan tahun ini.

“Stabilitas sistem keuangan tetap terjaga, meskipun fungsi intermediasi perbankan terus menjadi perhatian. Kredit pada 2020 diprakirakan tumbuh dalam kisaran 9-11 persen, sedikit lebih rendah dibandingkan proyeksi sebelumnya pada kisaran 10-12 persen sejalan dengan revisi proyeksi pertumbuhan ekonomi 2020,” ungkap Gubernur BI Perry Warjiyo di kantornya, Jakarta, Kamis (20/2).

Stabilitas sistem keuangan yang terjaga tercermin dari rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) perbankan Desember 2019 yang tinggi yakni 23,31 persen dan rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) yang tetap rendah yakni 2,53 persen (gross) atau 1,18 persen (net).

“Sedangkan, pertumbuhan kredit masih belum kuat,” lanjut Perry.

Kondisi tersebut tercermin dari angka pertumbuhan kredit pada Desember 2019 sebesar 6,08 persen (yoy), yang menurun dari 7,05 persen (yoy) pada November 2019.

Gubenur Bank Indonesia Perry Warjiyo memberikan keterangan kepada pers mengenai hasil Rapat Dewan Gubernur BI bulan Februari 2019, Kamis (20/2). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) juga belum kuat, tercatat sedikit menurun dari sebesar 6,72 persen (yoy) pada November 2019 menjadi 6,54 persen (yoy) pada Desember 2019.

“Ke depan, fungsi intermediasi akan terus didorong sehingga dapat menopang momentum pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Meski BI melihat adanya perlambatan di tahun ini, namun pertumbuhan kredit di 2021 diprakirakan kembali meningkat pada kisaran 10-12 persen didorong oleh kenaikan pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, DPK pada 2020 dan 2021 diprakirakan tumbuh dalam kisaran 8-10 persen.

“Bank Indonesia tetap menempuh kebijakan makroprudensial yang akomodatif dan memperkuat koordinasi dengan otoritas terkait sehingga dapat tetap menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong fungsi intermediasi perbankan,” pungkasnya.