Biaya Pindahan ASN ke IKN Ditanggung Pemerintah, Termasuk Keluarga Inti?

12 Juni 2024 16:33 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Jalur menuju proyek Istana Negara dan Lapangan Upacara, IKN, Kabupaten Penajam Paser  Utara, Kalimantan Timur Foto: kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Jalur menuju proyek Istana Negara dan Lapangan Upacara, IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur Foto: kumparan
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPanRB) memastikan ASN yang dipindah ke IKN akan mendapat banyak manfaat, mulai dari gaji tak dipotong pajak hingga biaya kepindahan ke IKN ditanggung pemerintah.
ADVERTISEMENT
Sekretaris Kementerian PANRB, Rini Widyantini, mengatakan berapa biaya kepindahan yang ditanggung pemerintah untuk ASN yang pindah ke IKN akan dibahas di dalam rapat sidang kabinet bersama Presiden Jokowi. Hal itu dia katakan menjawab apakah biaya pemindahan yang ditanggung termasuk untuk keluarga inti ASN.
"Pak Menteri kan waktu itu bilang, ini akan dibahas di dalam sidang kabinet dan kita masih menunggu jadwal sidang kabinet," kata Rini saat ditemui di kompleks gedung DPR RI, Rabu (12/6).
Dalam pemindahan ASN ke IKN ini, Kementerian PANRB memastikan akan memperhatikan kesejahteraan ASN. Rini mengatakan pihaknya akan mengajukan usulan insentif-insentif kepada Kementerian Keuangan. Sayangnya dia enggan merinci apa saja usulan KemenPANRB kepada Jokowi.
"Intinya bahwa perpindahan ke IKN bukan suatu hukuman. Tapi ini jadi tempat yang kita bisa terintegrasi di dalam memberikan layanan kepada masyarakat," pungkasnya.
Proyek Pembangunan Bandara VVIP IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Foto: kumparan
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas sebelumnya mengatakan insentif dan keuntungan yang diberikan pemerintah untuk ASN yang dipindah ke IKN adalah hadiah kepada ASN agar mereka mau dipindah ke sana.
ADVERTISEMENT
“Termasuk biaya pindah dan lain-lain. Jadi insentif ini untuk mendorong di awal, agar mereka bisa punya semangat baru di sana. Apalagi nanti ini kan bukan hanya soal pemindahan ASN, tapi nanti cara bekerjanya, tata kelolanya kemudian praktik dengan sistem digitalnya akan baru," kata dia.
Selain biaya transportasi ditanggung pemerintah, gaji ASN yang bekerja di IKN utuh 100 persen, tidak dipotong pajak penghasilan (PPh) hingga tahun 2035.
Pemerintah akan melakukan evaluasi terkait pengenaan pajak pada pegawai IKN setelah 2035. Sedangkan pajak pegawai di luar IKN namun bekerja di IKN akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).