Bio Farma hingga Telkom Bikin Program Baru untuk Integrasikan Data Kesehatan RI

Kick Off dan Penandatanganan PKS & NDA Healthcare Information Exchange di Jakarta, Rabu (20/7/2022). Foto: Kementerian BUMN

PT Bio Farma (Persero) PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, PT Pertamina Bina Medika IHC, dan PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan Non-Disclosure Agreement (NDA) untuk mengintegrasikan data kesehatan di Indonesia.

Integrasi data kesehatan secara digital ini akan masuk dalam program Healthcare Information Exchange yang peresmiannya dilakukan pada Selasa (19/7).

Wakil Menteri BUMN I Pahala Mansury mengatakan integrasi data ini menggabungkan data exchange antara perusahaan farmasi, pemberi jasa kesehatan, dan jasa asuransi.

Integrasi perlu dilakukan sebab ketersediaan sistem informasi layanan kesehatan yang memudahkan masyarakat merupakan salah satu faktor yang tidak dapat dipisahkan dari sistem kesehatan di suatu negara. Namun, disintegrasi data kesehatan seringkali menimbulkan permasalahan.

Saat ini terdapat berbagai sistem kesehatan yang dibangun dalam lingkup BUMN. Namun, sistem-sistem yang ada saat ini belum terintegrasi. Disintegrasi data kesehatan menimbulkan permasalahan aksesibilitas dan kualitas data yang dapat berdampak pada kualitas kebijakan kesehatan yang dihasilkan.

Wakil Menteri BUMN I Pahala Mansury dalam acara Kick Off dan Penandatanganan PKS & NDA Healthcare Information Exchange di Jakarta, Rabu (20/7/2022). Foto: Kementerian BUMN

“Kita perlu menentukan dari beberapa inisiatif ini, mana yang memang bisa menjadi semacam quick win atau used case yang betul-betul akan kita implementasikan," kata dia dalam keterangan resmi, Rabu (20/7).

Penerapan data integration healthcare mampu menciptakan nilai tambah dengan mengintegrasikan 6 rantai supply ekosistem kesehatan seperti: pharmacy & biotech; medical device & product; distributors; healthcare provider & retail (RS, Klinik); consumption of services (pasien); dan payors (asuransi dan Jaminan Kesehatan).

Adapun solusi yang ditawarkan dari program ini, pertama, inisiatif mengenai identitas. Dengan integrasi ini, identitas dari 1 penyedia jasa dapat digunakan di tempat lain, begitu juga payment dan lain-lain.

"Mudah-mudahan apa yang kita tanda tangani hari ini betul-betul bisa direalisasikan, masyarakat bisa langsung melihat dengan nyata bagaimana pengaruh upaya inisiatif ini mempengaruhi user experience masyarakat,” ujar Pahala.

Selain identitas, tambah Pahala, yang perlu menjadi perhatian adalah terkait security dan privasi data. Pasalnya, kedua hal ini cukup menjadi hal yang sensitif di masyarakat sehingga perlu menjadi prioritas.

Soleh Ayubi selaku Ketua PMO B2B Healthcare Information Exchange, menyampaikan latar belakang lahirnya program ini. Menurutnya, ekosistem kesehatan Indonesia dan dunia secara umum sangat banyak. Namun, tidak saling terhubung. Padahal jika disatukan, akan memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan lebih baik.

Soleh Ayubi selaku Ketua PMO B2B Program Healthcare Information Exchange dalam acaranKick Off dan Penandatanganan PKS & NDA Healthcare Information Exchange di Jakarta, Rabu (20/7/2022). Foto: Kementrian BUMN

"Muncullah ide konsep data exchange yang lebih friendly, yang lebih mudah, aman, dan comply terhadap regulasi. Jadi, konteks dari PKS yang akan ditandatangani hari ini adalah dalam konteks kita belajar. Ini bukan sekadar tentang teknologi, tapi bagaimana nanti teknologi ini secara praktikal dapat dipakai dan diterima oleh semua stakeholder," terangnya.

Seluruh proses ini, kata dia, akan dilakukan dengan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan.