BKPM: Ibu Kota Baru Harus Canggih Agar Menarik Investor Asing

30 April 2019 14:55 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Kepala BKPM Thomas Lembong, Jakarta Pusat. Foto: Kevin Kurnianto/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Kepala BKPM Thomas Lembong, Jakarta Pusat. Foto: Kevin Kurnianto/kumparan
ADVERTISEMENT
Wacana pemindahan ibu kota kembali dihidupkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam bayangan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong, ibu kota baru itu adalah kota yang visioner dan mengusung kecanggihan teknologi.
ADVERTISEMENT
Misalnya dengan penggunaan kendaraan listrik. Dengan begitu, para investor asing akan lebih tertarik untuk menanamkan modal ke Indonesia.
"Ini bisa memancing investasi yang tinggi. Terlepas dari lokasinya dimana, yang penting harus benar-benar visioner dan menggunakan lompatan ke teknologi tercanggih," katanya saat konferensi pers di Kantor BKPM, Jakarta, Selasa (30/4).
Dia mencontohkan, pemerintah bisa menggunakan angkutan kargo dengan drone seperti yang sudah dijalankan beberapa negara di dunia. Selain itu, juga bisa menggunakan kendaraan listrik.
"Sistem transportasinya berbasis listrik, bukan BBM. Hal-hal seperti ini akan lebih baik untuk investasi dengan produktivitas yang tinggi. Harapan saya bisa langsung membangun infrastruktur berbasis abad 21," tambahnya.
Sebelumnya diberitakan, ide pemindahan ibu kota tersebut disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi), Senin (29/4) siang.
ADVERTISEMENT
Pemerintah memang sedang mematangkan rencana pemindahan ibu kota pemerintahan dari DKI Jakarta ke sebuah lokasi baru yang belum ditetapkan. Namun, ruang opsi penetapan lokasi semakin menyempit setelah Presiden Jokowi ingin ibu kota baru nantinya terletak di luar Pulau Jawa.
Menurut hitungan pemerintah, dibutuhkan anggaran hingga Rp 466 triliun untuk membangun ibu kota baru seluas 40 ribu hektare dengan jumlah penduduk 1,5 juta orang. Opsi lain, dibutuhkan Rp 323 triliun untuk membangun ibu kota seluas 30 ribu hektare dengan 900 ribu penduduk.