BKPM soal Tesla Pilih India Bukan RI: Masih Nego, Dunia Belum Berakhir

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia (kiri) berbincang dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno. Foto: Hafidz Mubarak A/Antara Foto/Pool

Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), Bahlil Lahadalia, angkat bicara soal perusahaan otomotif produsen mobil listrik asal Amerika Serikat (AS), Tesla Inc, yang memilih membangun pabrik baru di India, ketimbang berinvestasi di Indonesia. Menurutnya, Indonesia masih negosiasi dengan perusahaan yang didirikan orang terkaya dunia, Elon Musk, itu.

"Saya sampaikan ini kan masih negosiasi. Tidak ada yang hengkang. Kalau hengkang itu kan sudah tiba, baru pergi. Ini negosiasi masih berproses. Jadi kalau orang dalam negosiasi bisnis, masih deal-deal-an itu biasalah pasang surut. Dunia belum berakhir. Jangan pesimistis, barang ini masih jalan terus," kata Bahlil dalam konferensi pers virtual, Rabu (24/2).

Dia pun memastikan, proses negosiasi antara Pemerintah Indonesia dengan Tesla Inc masih terus berjalan hingga kini.

Kepastian itu diungkapkan Bahlil Lahadalia, menyusul kabar Tesla yang akan membangun pabrik di India. Padahal, Pemerintah Indonesia telah melancarkan lobi agar Tesla berinvestasi di tanah air. Tak kurang Menko Maritim dan Investasi hingga Presiden Jokowi sendiri yang langsung berkomunikasi dengan pihak Tesla.

Menurut Bahlil, pasang surut negosiasi dalam berbisnis merupakan hal biasa yang terjadi.

Seorang pekerja melintas di pabrik Tesla di Fremont, California, AS, Selasa (12/5/2020). Foto: Reuters/Stephen Lam

Bahlil mengatakan proses negosiasi panjang juga dilakukan dengan investor asal Korea Selatan, LG, yang akan berinvestasi di bidang produksi baterai kendaraan kendaraan listrik.

"Samalah dengan saya, bagaimana melakukan negosiasi dengan LG, itu juga kan pasang surutnya tinggi. Satu tahun lebih baru clear. Jadi doakan saja yang terbaik agar Tesla ke Indonesia," ujarnya.

Bahlil menambahkan, rampungnya peraturan pelaksana UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diharapkan pula akan memberikan iklim investasi yang lebih baik bagi pengembangan usaha sehingga dapat membangun persepsi positif bagi investor.

Pemerintah telah menyelesaikan 51 peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja yang terdiri dari 47 Peraturan Pemerintah (PP) dan empat Peraturan Presiden (Perpres).

Mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) itu mengatakan negosiasi merupakan hal biasa dalam investasi. Ia meyakini, dengan terus berusaha dan kreatif, perjuangan pemerintah tidak akan sia-sia.

"Ada satu kata kunci yaitu, berusaha berusaha berusaha, kreatif, jangan pernah mundur dan yakinlah bahwa usaha selalu akan sampai dengan perjuangan yang kuat," pungkas Kepala BKPM itu.