Bos Jiwasraya Masih Cari Cara Lunasi Polis Nasabah

Suasana kantor pusat Jiwasraya pasca tunggak polis asuransi. Foto: Abdul Latif/kumparan

Manajemen PT Jiwasraya (Persero) hingga kini masih putar otak untuk mencari cara melunasi premi asuransi yang belum terbayar mencapai Rp 15,75 triliun per November 2019.

Direktur Utama Jiwasraya, Hexana Tri Sasongko mengaku perusahaan tidak bisa membayar utang secara instan kepada seluruh nasabah.

Padahal dari keseluruhan utang seharusnya Rp 11,50 triliun sudah harus dibayarkan kepada sekitar 13.095 nasabah pemegang polis tahun ini. Sementara sisanya atau sekitar Rp 4,25 triliun harus dibayarkan kepada 4.306 nasabah pemegang polis untuk tahun depan.

"Timetable-nya masih menunggu. Karena masih ada proses due diligence. Kalau corporate action itu harus dilakukan dengan Good Corporate Governance untuk masa jangka panjang. Dari segi perusahaan, aset yang tersedia tidak bisa diandalkan lagi," jelasnya saat ditemui usai RDP di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (16/12).

Suasana kantor pusat Jiwasraya pasca tunggak polis asuransi. Foto: Abdul Latif/kumparan

Selain itu, Hexana melanjutkan, pihaknya juga tengah mencari investor untuk menyuntikan dana kepada anak usaha Jiwasraya. Anak usaha tersebut diharapkan dapat menghasilkan keuntungan untuk membayar tunggakan polis ke nasabah.

Ia menjelaskan, salah satu upaya untuk menarik investor yaitu dengan menjual potensi layanan produk asuransi jiwa di Indonesia yang belum digarap oleh perseroan selama ini.

Sayangnya Hexana enggan menjelaskan lebih rinci mengenai strategi perusahaan pelat merah untuk menyelesaikan persoalan yang pelik ini.

"Gini, (Jiwasraya) putra harus temukan partner by March 2020," jelasnya.

Perseroan masih akan menyelesaikan audit keuangan perusahaan tahun 2017 yang belum selesai. Saat ini Jiwasraya juga tengah melakukan restrukturisasi perusahaan.

"Internal diperbaiki juga sambil kita mencari solusi dari inisiatif pemegang saham. Sebenernya ini inisiatif pemegang saham. Kita melaksanakan inisiatif pemegang saham dan kita susun. Semua butuh proses. government yang arahkan," jelasnya.

Terakhir soal komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai strategi yang akan digarap, pihaknya mengaku masih belum menyampaikan. "Kalau uangnya belum mencukupi kan harus diatur bagaimana memanfaatkannya," pungkasnya.