Setahun Merger, Begini Upaya Pelindo Kurangi Biaya Logistik di Pelabuhan

Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Oktober 2021 menjadi waktu bersejarah untuk PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo. BUMN pelabuhan resmi merger dengan menggabungkan Pelindo I, Pelindo III, dan Pelindo IV di bawah Pelindo II sebagai induk usaha.

Penggabungan perusahaan ini memiliki tujuan jelas, menjadikan BUMN pelabuhan sebagai pemain utama di dalam dan luar negeri. Direktur Utama Pelindo, Arif Suhartono, menjelaskan penggabungan perusahaan tersebut memiliki peran untuk melakukan pemangkasan biaya logistik sebagai upaya untuk mengefisienkan biaya logistik nasional.

"Bagaimana cara Pelindo memperbaiki biaya logistik adalah bagaimana mengupayakan sependek mungkin kapal di pelabuhan atau port stay. Itu cara untuk mengurangi biaya logistik," ujar Arif di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (19/5).

Arief menyebut biaya logistik di Indonesia saat ini masih mahal dibandingkan banyak negara. Untuk tahun 2021, tercatat biaya logistik Indonesia mencapai 23,8 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara negara tetangga seperti Singapura hanya 8 persen.

Arief menyebut dari 23,8 persen biaya logistik Indonesia berasal dari 8,9 inventori, 8,5 persen darat, 2,8 persen laut, 2,7 persen admin dan 0,98 persen dari kontribusi lainnya.

Lebih rinci, dia menyebut biaya sewa 1 kapal ukuran 4.500 TEUs di pelabuhan Indonesia sekitar USD 90.000 atau setara Rp 1,26 miliar per hari. Sedangkan durasi kapal yang sandar di beberapa pelabuhan dinilai kurang efektif.

Misalnya saja, Terminal Peti Kemas (TPK) Belawan yang biasanya sandar selama dua hari dapat dipangkas menjadi sehari. Lalu, ada TPK Ambon yang ikut mengalami peningkatan kinerja pelabuhan dari tiga hari menjadi sehari.

Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Persero, Arif Suhartono dalam acara Journalist Gathering, Kamis (19/5/2022). Foto: Pelindo

Standardisasi pelabuhan, lanjut Arif, memiliki dampak pada customer atau shipping line, seperti penghematan biaya sewa kapal dan durasi pengiriman menjadi lebih cepat. Selain itu, bagi Pelindo sendiri dapat menekan biaya operasional bongkar muat dan berpotensi pada peningkatan trafik kapal.

"Jadi, Pelindo kembali ke jati dirinya. Pelindo Ini merupakan perusahaan jasa dan pelayaran di pelabuhan," ungkap Arif.

Benahi Bisnis Proses di Pelabuhan

Sementara itu Direktur Utama Subholding Pelindo Peti Kemas, M. Adji, mengungkapkan Pelindo sudah mengambil beberapa langkah pascamerger demi memangkas port stay. "Terminal yang dulu dimiliki Pelindo I, II, III dan IV yang masih di kami untuk tahun ini ada 15 terminal. Tahun ini yang sudah dilakukan transformasi ada sembilan terminal," terang Adji.

Untuk memangkas port stay, menurut Adji, Pelindo membenahi terlebih dahulu bisnis proses. Setelah itu, Pelindo akan melakukan sistemisasi agar proses di pelabuhan lebih efisien.

Suasana aktivitas kendaraan peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok. Foto: ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha

Adji menyebutkan salah satu keuntungan pascamerger ialah adanya kemudahan dalam proses akselerasi. Ia juga mengatakan perusahaan tidak perlu melakukan investasi alat karena dapat menggunakan milik yang lain.

"Misal di Pelindo IV ada kekurangan peralatan, sementara di Pelindo II ada beberapa alat yang masih bagus tapi sudah tidak digunakan lagi, saat merger kalau butuh alat itu bisa digunakan," jelas Adji.

Pembenahan bisnis proses sangat penting karena pelabuhan menjadi sektor yang punya peran penting menopang ekonomi Indonesia. Hal ini terlihat dari data World Economic Forum (WEF) dalam laporan The Global Competitiveness Report 2018, menunjukkan rating pelabuhan Indonesia menduduki peringkat 41 dari 140 negara, sedangkan tingkat efisiensi dari pelabuhan menduduki peringkat 61. Sementara nilai skor Indonesia di pilar Infrastruktur, khususnya di pelabuhan menduduki peringkat 45, naik 2 peringkat dari tahun sebelumnya.

Besarnya peran pelabuhan ke ekonomi nasional juga terlihat dari bongkar muat dan barang yang meningkat dalam lima tahun terakhir, meski pada 2020 menunjukkan penurunan karena ada pandemi COVID-19.

Sementara dari empat pelabuhan utama, Pelabuhan Tanjung Perak memiliki frekuensi kunjungan kapal paling tinggi selama tahun 2020, yaitu sebanyak 11.909 kunjungan dengan total GT sebesar 101.597 juta GT. Frekuensi kunjungan kapal di tiga pelabuhan lainnya yaitu Pelabuhan Belawan dengan 3.896 kunjungan dan 37,20 juta GT, Pelabuhan Tanjung Priok 11,696 kunjungan dan 137,69 juta GT, dan Pelabuhan Makassar dengan 4.075 kunjungan dan 32,66 juta GT.

Penurunan biaya logistik pelabuhan sebelumnya juga pernah disinggung Presiden Jokowi. Dengan adanya merger ini dia berharap biaya tersebut bisa turun agar perputaran ekonomi lebih cepat lagi.

Presiden Joko Widodo resmikan Terminal Multipurpose Wae Kelambu di Pelabuhan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (14/10). Foto: Laily Rachev/Biro Pers Sekretariat Presiden

Jokowi mengaku sudah meminta merger Pelindo sejak tujuh tahun lalu, namun tidak terealisasi. Baru di tahun lalu, mimpi itu terwujud.

"Apa yang kita harapkan dari sini? Yang pertama sekali lagi, biaya logistik kita bisa bersaing dengan negara-negara lain. Artinya daya saing kita, competitiveness kita akan menjadi lebih baik," kata dia di lokasi saat meresmikan Terminal Multipurpose Wae Kelambu di Labuan Bajo, yang disiarkan di YouTube Sekretariat Negara tahun lalu.

Tugas Lain untuk Pelindo

Tak hanya menurunkan biaya logistik, Pelindo masih punya tugas lain di dalam merger ini. Jokowi menyebut salah satunya, meminta Pelindo mencari mitra kerja sama yang luas, sehingga terkoneksi dengan negara-negara lain. Apalagi, penggabungan keempat Pelindo ini menjadikan Indonesia memiliki pelabuhan terbesar ke delapan di dunia.

Lembaga kajian bidang logistik dan supply chain, yakni Supply Chain Indonesia (SCI) mengapresiasi upaya Pelindo saat ini. Namun ada empat catatan yang menjadi menjadi tantangan usai merger Pelindo tersebut.

"Pertama, peningkatan dan standardisasi pelayanan di semua pelabuhan Pelindo yang didukung standardisasi proses, SDM, dan teknologi (fasilitas) dengan sistem informasi yang terintegrasi, baik antarpelabuhan maupun antara pelabuhan dan pengguna," kata Setijadi.

Tantangan yang kedua, yakni adalah penataan hub dan spoke kepelabuhanan Indonesia, dengan tantangan utama mengurangi pelabuhan pintu ekspor-impor.

Kapal kargo asing tengah bongkar muat peti kemas mengangkut komoditas ekspor impor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Foto: Wendiyanto/kumparan

Menurutnya, pembatasan menjadi hanya 2-5 international hub port akan meningkatkan volume barang secara signifikan di beberapa pelabuhan hub. Hal ini yang berpotensi menarik direct call untuk mother vessel (kapal peti kemas raksasa).

"Ini menjadi strategi penting untuk meningkatkan daya saing pelabuhan Indonesia secara global, termasuk mengalihkan pengiriman yang selama ini melalui Singapura," ujarnya.

Upaya tersebut, lanjut Setijadi, harus dibarengi dengan penataan jaringan pelabuhan pengumpan (spoke-nya). Hal ini bukan hal mudah, namun perlu menjadi prioritas dalam jangka panjang.

Ketiga, pengembangan sistem transportasi multimoda. Pelindo dapat berperan mendorong integrasi pengiriman barang secara end-to-end dengan melibatkan perusahaan pelayaran dan operator transportasi jalan dan rel untuk meningkatkan efisiensi secara keseluruhan.

Aktivitas bongkar muat kontainer berlangsung di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (16/9/2022). Foto: Aditya Pradana Putra/Antara Foto

Analisis Pelni dan INSA menunjukkan biaya kepelabuhanan sekitar 31 persen dan biaya transportasi laut sekitar 19 persen, sementara biaya transportasi hinterland mencapai sekitar 50 persen.

Keempat, kontribusi terhadap pengurangan kesenjangan perekonomian antarwilayah. Pada tahun 2020, misalnya, distribusi Produk Domestik Bruto masih didominasi wilayah Jawa (58,75 persen) dan Sumatera (21,36 persen).

Supply Chain Indonesia berharap pasca-merger Pelindo yang diwujudkan Erick Thohir ini, akan berperan melalui pelabuhan-pelabuhannya di empat wilayah yang berkontribusi terhadap PDB masih rendah, yaitu Kalimantan (7,94 persen), Sulawesi (6,66 persen), Bali-Nusa Tenggara (2,94 persen), dan Papua (2,35 persen).

"Menurut UU No. 19/2003 tentang BUMN, selain mengejar keuntungan, salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN lainnya adalah memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya," kata Chairman Supply Chain Indonesia itu.