Bos PLN Beberkan Realisasi Program 35.000 MW hingga B100

Direktur Utama PT PLN (Persero), Zulkifli Zaini (tengah) memberikan pers di Kementerisn BUMN, Jakarta, Senin (23/12). Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

PT PLN (Persero) melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI pada Selasa (28/1). Ini merupakan rapat perdana bagi jajaran direksi baru PLN.

Dalam rapat yang berlangsung enam jam tersebut, ada beberapa hal penting yang disampaikan Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini. Mantan Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk (Persero) ini melaporkan perkembangan pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW) hingga kekhawatirannya pada B100 yang berpotensi merusak mesin pembangkit. Berikut rangkuman kumparan, Rabu (29/1).

Program Listrik 35.000 MW Baru Capai 19 Persen

Zulkifli mencatat, hingga akhir 2019, pembangkit listrik dalam tahap perencanaan 734 MW (2 persen) dan pengadaan 829 MW (2 persen). Lalu yang sudah kontrak Power Purchase Agreement (PPA) tapi belum konstruksi 6.877,6 MW (20 persen).

Tahap konstruksi 20.167,8 MW (57 persen) dan yang sudah Commercial Operation Date (COD)/Komisioning 6.811 MW (19 persen)

Berdasarkan catatan kumparan, pada Juni 2019 lalu proyek pembangkit yang sudah masuk tahap COD/Komisioning sebesar 3.617 MW. Artinya dalam waktu 6 bulan ada tambahan 3.194 MW pembangkit yang sudah beroperasi.

PLTU Indramayu. Foto: Dok. PLN

Sementara untuk transmisi tenaga listrik dan gardu induk, sampai dengan akhir 2019, proyek jaringan transmisi program 35.000 MW yang telah selesai dan beroperasi mencapai 20.714,9 kms (43 persen), sementara 14.047,4 kms (29 persen) dalam proses konstruksi, dan sisanya sekitar 13.136,8 kms (28 persen) masih tahap prakonstruksi.

Adapun proyek Gardu Induk yang telah selesai dan beroperasi mencapai sekitar 74.160 MVA (63 persen), sementara 18.493 MVA (16 persen) dalam proses konstruksi, dan sisanya sekitar 24.380 MVA (21 persen) masih tahap prakonstruksi.

Pemadaman Listrik PLN Meningkat di 2019

PLN mencatat sepanjang 2019, rata-rata terjadi pemadaman listrik berdurasi 1.136 menit per pelanggan. Sementara frekuensinya mencapai 11,51 kali per pelanggan.

Kedua pencatatan itu masuk dalam System Average Interruption Duration Index atau dikenal SAIDI dan System Average Interruption Frequency Index atau SAIFI. Durasi dan frekuensi padam listrik tiap pelanggan tahun lalu naik signifikan dibandingkan 2018.

Suasana sebagian Kota Jakarta tampak padam saat listrik mati secara massal, pada Minggu (4/8). Foto: Antara Foto/Nova Wahyud

Merujuk pada data yang dibagikan PLN dalam rapat, sepanjang 2018 durasi pemadaman listrik hanya 958 menit per pelanggan. Sementara frekuensi padamnya hanya 9,90 kali.

"SAIDI adalah lama padam atau durasi padam listik yang dialami pelanggan, SAIFI itu jumlah padam atau frekuensi padam yang dialami pelanggan. Selama 2019 tercatat SAIDI 1.136 menit per pelanggan, SAIFI 11,51 kali per pelanggan," kata Zulkifli.

Akan tetapi, Zulkifli tak menjelaskan alasan naiknya jumlah durasi dan frekuensi tahun ini.

Ditemui usai rapat, Direktur PLN Regional Sulawesi Syamsul Huda, mengatakan penyebab meningkatkan jumlah durasi dan frekuensi listrik sepanjang 2019 karena pemadaman massal atau blackout yang terjadi pada awal Agustus lalu.

"Salah satunya ada blackout pada Agustus kemarin. Tapi sekarang kami komitmen supaya enggak terjadi lagi blackout," kata Huda di lokasi yang sama.

Blackout yang terjadi pada awal Agustus sekitar pukul 11.45 WIB itu memadamkan banyak wilayah di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Pemadaman juga meluas hingga sebagian daerah di pulau Jawa lainnya.

Program B100 Bikin Mesin Pembangkit Listrik Berkerak

Pemerintah terus berupaya meningkatkan konsumsi biodiesel hingga 100 persen atau B100 ke pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang ada di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Pembangkit listrik yang minum B100 adalah pembangkit yang selama ini pakai bahan bakar BBM Diesel atau HSD.

Tahun lalu, konsumsi campuran diesel dan minyak sawit (crude palm oil/CPO) baru di level 20 persen atau B20. Sedangkan tahun ini, konsumsinya masuki tahap B30.

lustrasi B100. Foto: Dok. Kementerian Pertanian

Zulkifli mengatakan, jika B100 jadi wajib digunakan pada PLTD, perusahaan khawatir menimbulkan kerusakan pada mesin. Sebab, berdasarkan temuannya, B100 berpotensi bikin mesin berkerak.

"Penggunaan CPO 100 persen akan menimbulkan kerak pada mesin dan berpotensi merusak komponen dari mesin PLTD," kata dia.

Selain itu, Zulkifli juga bilang bahwa perusahaan menemukan potensi emisi lebih besar satu setengah hingga dua kali lipat jika B100 tetap dipaksakan diminum oleh PLTD. Sebab, mesinnya tak cocok dengan bahan bakar yang direncanakan pemerintah.

Karena itu, di hadapan anggota Komisi VII DPR RI, dia mengusulkan agar rencana penggunaan B100 digunakan pada mesin pembangkit yang memang khusus bahan bakar nabati agar tak ada kerusakan.

Ganti Solar dengan Gas, PLN Hemat Rp 4 Triliun

Pemerintah telah meminta PT PLN (Persero) untuk mengganti bahan bakar pembangkit listrik yang selama ini menggunakan BBM jenis High Speed Diesel (HSD) dengan gas bumi. Tujuannya agar biaya pokok produksi (BPP) listrik menjadi lebih efisien, selain itu mengurangi impor BBM.

Zulkifli Zaini mengatakan, konversi ke gas dimulai tahun ini, perusahaan bisa hemat hingga triliunan rupiah. Sebab, jika pembangkit-pembangkit listrik beralih menggunakan gas, konsumsi BBM untuk kelistrikan bakal terpangkas 1 juta kiloliter (KL).

"Konsumsi BBM di tahun lalu oleh PLN 2,6 juta KL. Yang bisa diubah ke gas berdasarkan identifikasi 1,6 juta KL dengan estimasi pengurangan biaya operasi Rp 4 triliun. Jadi, terjadi penurunan konsumsi BBM dari 2,6 juta ke 1,6 juta KL tersebut akan mengurangi biaya operasi," kata dia.

Peralihan dari BBM ke gas ini diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penugasan Pelaksanaan Penyediaan Pasokan dan Pembangunan Infrastruktur LNG, Serta Konversi Penggunaan BBM dengan LNG Dalam Penyediaan Tenaga Listrik. Ada 52 pembangkit yang bakal dikonversikan selama dua tahun ke depan.