Bos PLN Buka Suara Potensi Penyesuaian Tarif Listrik Juni 2024, Bakal Naik?

Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo di Gedung DPR, Rabu (5/7/2023). Foto: Ghinaa Rahmatika/kumparan

Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, buka suara terkait kemungkinan penyesuaian tarif listrik (tariff adjustment) pada Juni 2024, setelah pemerintah meminta untuk ditahan sejak Februari 2024 lalu.

Darmawan mengatakan, keputusan penyesuaian tarif listrik merupakan kewenangan pemerintah. Dengan begitu, PLN tidak bisa memastikan tarifnya akan naik atau turun.

"Bahwa otoritas untuk menentukan tarif ada di tangan pemerintah dan PLN siap menjalankan arahan dari pemerintah," katanya kepada awak media di kompleks parlemen, Kamis (30/5).

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR, Darmawan memastikan efektivitas penyaluran subsidi listrik kepada masyarakat masih tepat sasaran hingga saat ini.

"Dalam rapat tadi dengan Komisi VII, kami melakukan analisis secara mendalam bagaimana efektivitas dari penyaluran subsidi listrik untuk masyarakat yang tidak mampu," lanjutnya.

Subsidi listrik di tahun 2024 diberikan kepada 40,4 juta pelanggan subsidi, terdiri dari 25 golongan tarif yaitu dari 24,63 juta pelanggan rumah tangga kecil 450 VA, 9,37 juta pelanggan rumah tangga 900 VA khusus DTKS.

Selanjutnya, 4,01 juta pelanggan bisnis kecil, 2,02 juta pelanggan sosial, 181,88 ribu pelanggan pemerintah kecil, 150,59 ribu pelanggan industri kecil, 4,83 ribu pelanggan industri sedang, serta 112 pelanggan traksi curah.

Darmawan memastikan PLN terus berupaya memastikan subsidi listrik tepat sasaran, salah satunya mengintegrasikan data ID pelanggan PLN dengan web service DTKS Kementerian Sosial.

"PLN telah membangun aplikasi yang mengintegrasikan data pelanggan real time dengan web service Kemensos untuk pandangan DTKS, sehingga akurasi penentuan pelanggan subsidi menjadi tepat sasaran," jelasnya.

Sebelumnya, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, meminta agar tarif listrik dan Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik hingga Juni 2024.

“Tadi diputuskan dalam sidang kabinet paripurna tidak ada kenaikan listrik, tidak ada kenaikan BBM sampai Juni 2024, baik itu yang subsidi,” kata Airlangga di kantornya, Senin (26/2).

Airlangga mengatakan, keputusan tersebut menyebabkan target defisit APBN 2024 melebar. Mulanya, pemerintah memasang target 2,29 persen dari produk domestik bruto (PDB) kemudian angka itu melebar menjadi 2,8 persen.

Tak hanya itu, kuota untuk subsidi pupuk yang ditambah dan anggaran jumbo untuk program bantuan langsung tunai (BLT) juga menjadi alasan defisit melebar.

"Itu akan membutuhkan additional anggaran untuk Pertamina maupun PLN dan itu nanti akan diambil baik dari sisa SAL maupun pelebaran defisit anggaran di 2024," ungkapnya.

Berdasarkan catatan kumparan, tarif listrik untuk pelanggan nonsubsidi terakhir kali naik pada 1 Juli 2022 lalu. Pemerintah menaikkan tarif golongan daya R2 (3.500-5.500 VA) dan R3 (di atas 6.600 VA) serta seluruh sektor pemerintah.

Kenaikan tarif listrik ini berlaku sebesar 17,64 persen untuk golongan R3, R2, serta sektor pemerintah P1 (6.600 VA-200 KVA), dan P3/TR. Sementara untuk golongan sektor pemerintah P.2 (di atas 200 KVA) naiknya sekitar 36,61 persen.