Bos PTDI Curhat Proyeknya Diserobot Pesaing karena Tak Ada Modal

Pesawat terbang CN235-220 Military Transport lepas landar pada acara Ferry Flight di Hanggar Fixed Wing PT Dirgantara Indonesia (PTDI), Bandung, Jawa Barat. Foto: ANTARA FOTO/Novrian Arbi

PT Dirgantara Indonesia (Persero) atau PTDI terus mendorong produk pesawat terbangnya untuk diekspor ke luar negeri. Namun sejauh ini yang menjadi kendala PTDI yakni soal modal untuk menggarap pesawat yang dipesan.

Direktur Utama PTDI, Elfien Goentoro mengaku, pernah menelan pengalaman pahit terkait pendanaan. Dikarenakan tak ada modal, pesanan sebuah negara ke PTDI diserobot oleh perusahaan manufaktur pesawat terbang lain.

"Ada beberapa order yang jujur aja, kami sampaikan gagal. Kita sudah menandatangani LoI (Letter of Intent), eh diserobot karena persoalan pendanaan," jelasnya saat ditemui di Pabrik PTDI, Bandung, Rabu (30/10).

Oleh karenanya, dia berharap Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank memberikan bantuan berupa buyer's credit, atau kredit jangka pendek bagi importir di mana uangnya diberikan ke eksportir sebagai biaya produksi.

"Oleh karena itu kami berharap LPEI bisa menyediakan dana sehingga kami bisa mendapatkan ‎buyer's credit, jadi bukan modal kerja," tegas Elfien.

Dirut PT Dirgantara Indonesia Elfien Goentoro Foto: Ema Fitriyani

Jika tak ada fasilitas buyer's credit bagi PTDI,‎ dia merasa bahwa perusahaan yang dipimpinnya akan sulit bersaing di pasar global. Menurut dia, Airbus merupakan salah satu perusahaan yang memiliki buyer's credit yang mencukupi sehingga bisa menggarap banyak pesanan.

"Tanpa ada buyer's credit, kita mungkin akan berat untuk berkompetisi. Karena lawan kita seperti Airbus itu mempunyai pendanaan buyer's credit yang cukup‎. Dan ini sudah terjadi, kita sudah puna LoI terserobot," katanya.

Sementara itu, Senior Executive Vice President I LPEI, Yadi J Ruchandi, mengaku bahwa pihaknya sejauh ini belum pernah memberikan buyer's credit. Namun ke depan pihaknya akan melakukan uji coba buyer's credit ke proyek di Afrika.

"Kami secara lembaga belum pernah memberikan buyer's credit. Ini akan ‎kami mulai dengan beberapa project, salah satunya project infrastruktur di Afrika," jelas Yadi.