BP Tapera Boleh Gunakan Dana FLPP, Diinvestasikan ke Deposito dan SBN

Ilustrasi BP Tapera. Foto: kumparan

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) boleh memanfaatkan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk investasi. Hal itu seiring penyaluran FLPP yang sebelumnya di Pusat Pengelola Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) mulai tahun 2021 dilakukan oleh BP Tapera.

Dana FLPP di BP Tapera akan diperlakukan sebagai investasi pemerintah sesuai PP 63 Tahun 2019, di mana kebijakan tata kelolanya ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan pengawasannya dilakukan oleh Komite Investasi Pemerintah, yang diketuai oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

“Pengalihan dan pengelolaan dana FLPP tersebut akan diperlakukan sebagai investasi pemerintah. Sehingga BP Tapera dalam mengelola dana FLPP akan memperoleh nilai tambah,” kata Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Hadiyanto, saat perjanjian investasi Kemenkeu dan BP Tapera, Rabu (22/12).

Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu Hadiyanto. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Nilai tambah yang dimaksud Hadiyanto setidaknya ada empat yaitu adanya konsolidasi kebijakan pembiayaan perumahan, integrasi program perumahan, adanya perlindungan hukum, dan variasi instrumen investasi.

“Variasi instrumen investasi itu peluang investasi dengan instrumen yang lebih bervariasi di sektor perumahan tidak terbatas hanya pada dana bergulir. Selain itu dana FLPP yang belum digulirkan dapat diinvestasikan dalam instrumen deposito atau SBN,” ujar Hadiyanto.

Hadiyanto mengungkapkan nilai dana FLPP yang dialihkan dari BLU PPDPP ke BP Tapera adalah sebesar Rp 60,67 triliun. Dengan rincian dana yang belum digulirkan sebesar Rp 1,54 triliun dan dana yang sedang digulirkan Rp 59,13 triliun.

Komisioner BP Tapera, Adi Setianto, mengatakan pihaknya bakal bekerja sama dengan semua pihak terkait khususnya Perbankan dalam memaksimalkan penyaluran FLPP. Ia memastikan penyaluran FLPP tetap berjalan seperti biasanya setelah pemindahan ini.

“Selain itu BP Tapera akan terus memberikan literasi kepada masyarakat khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bahwa layanan FLPP tetap berjalan normal sebagaimana yang dijalankan oleh BLU PPDPP,” ungkap Adi.

Pekerja menyelesaikan pembangunan perumahan bersubsidi di Bogor. Foto: Yulius Satria Wijaya/ANTARA FOTO

Adi menjelaskan pihaknya sudah mendapat mandat untuk menyalurkan KPR Sejahtera FLPP sebesar Rp 22 triliun atau setara dengan 200 ribu unit rumah untuk tahun 2022. Ia memastikan beragam program BP Tapera yang sudah dijalankan sebelumnya juga tetap dimaksimalkan.

“Komitmen kami dalam peralihan FLPP ke BP Tapera bukan hanya dari sisi pengelolaan dana saja namun meliputi sistem tata kelola, sumber daya manusia, hingga seluruh aset utama pendukung langsung layanan FLPP berupa aset berwujud dan aset tidak berwujud atau teknologi informasi,” tutur Adi Setianto.