BPH Migas Verifikasi Penyaluran Solar Subsidi, RI Jadi Hemat Rp 62,65 Miliar

Konfrensi pers capaian kinerja BPH Migas Tahun 2023, di Aston Lake Sentul Resort, Bogor, Sabtu (30/12/2023). Foto: Akbar Maulana/kumparan

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah melakukan verifikasi terhadap penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) solar subsidi tahun 2023. Hasilnya, didapatkan koreksi penyaluran solar bersubsidi yang bisa membuat belanja subsidi sektor energi hemat Rp 62,65 miliar.

"Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, terdapat koreksi terhadap volume penyaluran JBT minyak Solar. Sampai dengan November 2023, telah dilakukan koreksi sebesar 6.172.547 liter atau kurang lebih setara dengan Rp 62,65 miliar," kata Kepala BPH Migas Erika Retnowati saat konpers di Aston Lake Sentul Resort, Bogor, Sabtu (30/12).

Angka koreksi 6.172.547 liter solar tersebut yang terbesar adalah sektor transportasi darat, yakni 6.027,07 kiloliter. Kemudian sektor transportasi laut sebesar 112,477 kiloliter, sektor perikanan sebesar 21,5 kiloliter, sektor layanan umum sebesar 10 kiloliter, dan sektor kereta api sebesar 1,5 kiloliter.

Petugas SPBU mengisi BBM jenis solar subsidi di salahsatu SPBU, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (25/5/2023). Foto: ANTARA FOTO/Arif Firmansyah

Adapun penyaluran JBT solar subsidi pada 2023 ini memang telah melebihi kuota yang ditetapkan. Sampai 28 Desember 2023 telah tersalurkan JBT minyak solar 17,46 juta kilo liter, atau 102,69 persen dari total kuota 17 juta kilo liter.

Sedangkan JBT minyak tanah sebesar 0,489 juta kilo liter, atau 97,89 persen dari kuota 0,500 juta kilo liter. Sementara untuk JBKP Pertalite penyalurannya sampai 28 Desember 2023 sebesar 29,77 juta kilo liter atau 91,43 persen dari kuota tahun 2023 sebesar 32,56 juta kilo liter.

Berlalunya pandemi COVID-19 dia nilai mendorong kegiatan masyarakat yang pada akhirnya menunjukkan respons terhadap konsumsi Jenis BBM Tertentu (JBT) solar dan minyak tanah, serta Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite.

"Peningkatan konsumsi BBM itu menyebabkan realisasi JBT diperkirakan akan melebihi kuota yang ditetapkan pemerintah di awal 2023," kata Erika.

Selamatkan Penyelewengan BBM Senilai Rp 10,34 M

Selain melakukan pengawasan rutin berkala, Erika mengungkapkan BPH Migas juga bersinergi dengan Polri melalui kegiatan pemberian keterangan ahli. Selama Januari sampai dengan 29 Desember 2023, terdapat 663 kegiatan pemberian keterangan ahli dengan jumlah total volume barang bukti sebesar 1.751.638 liter pada dugaan tindak pidana kegiatan usaha hilir migas.

"Dengan jenis barang bukti BBM minyak solar bersubsidi, BBM khusus penugasan, minyak tanah subsidi, minyak olahan dan BBM non subsidi dengan potensi penyelamatan sebesar kurang lebih Rp 10,34 miliar," ungkap Erika.

Adapun Kementerian ESDM memang telah membentuk Tim Posko Nasional Sektor Energi yang dituangkan dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 1078.K.HK.02/SJN.R/2023 tanggal 11 Desember 2023. Posko Nasional tersebut dipusatkan di BPH Migas dengan Kepala BPH Migas sebagai Ketua.

"Posko dilaksanakan sejak 15 Desember 2023 hingga 8 Januari 2024, dengan melibatkan unit KESDM dan badan usaha sektor migas, kelistrikan, dan geologi. Sejak pelaksanaannya sampai saat ini, kondisi penyaluran energi di sektor BBM, gas bumi, LPG, dan kelistrikan berada pada kondisi aman," tutur Erika.