BPK Tetap Diminta Audit Pengadaan Mobil Dinas Gubernur dan Wagub Sumbar

Gedung BPK RI Foto: Ela Nuralaela/kumparan

Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi dan Wakilnya Audy Joinaldy menjadi sorotan. Pasalnya keduanya melakukan pengadaan mobil dinas baru di tengah pandemi COVID-19.

Meski saat ini mobil dinas telah diserahkan ke Satgas COVID-19, namun keputusan pengadaan mobil dinas baru masih dipersoalkan. Bahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta melakukan audit terkait pengadaan mobil dinas ini.

BPK Diminta Audit

Sekretaris Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Misbah Hasan, meminta agar BPK melakukan investigasi terkait pengadaan mobil dinas Gubernur Sumbar dan wakilnya. Sebab pengadaan mobil dinas baru dinilai sebagai pemborosan anggaran.

Terlebih lagi saat ini hampir seluruh daerah harus bertahan dengan anggarannya untuk mengatasi COVID-19. Meskipun saat ini mobi telah diserahkan kepada Stagas COVID-19 untuk dialihkan sebagai dana penanganan COVID-19.

"Kasus ini mencerminkan lemahnya fungsi DPRD dan APIP dalam pembahasan dan pengawasan anggaran. Untuk itu, pengadaan mobil dinas baru perlu dilakukan audit investigatif oleh BPK, mengapa sampai lolos," ujar Misbah kepada kumparan, Minggu (22/8).

Beli Mobil Hampir Rp 1 Miliar, Lebih Baik Jadi Bansos

Mitsubishi Pajero Sport di IIMS Hybrid 2021. Foto: Aditya Pratama Niagara/kumparan

Diketahui Gubernur Mahyeldi mengganti mobil dinas menjadi Mitsubishi Pajero Sport dengan rentang harga Rp 507,8 juta hingga Rp 738,7 juta. Sementara wakilnya, Audy, membeli Hyundai Palisade dengan perkiraan harga Rp 788 juta sampai Rp 1,09 miliar.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai,daripada membeli kendaraan dinas baru, menurutnya lebih baik dana Pemda yang terbatas dialihkan menjadi bantuan sosial. Sayangnya selama ini, anggaran itu lebih banyak terforsir pada belanja pegawai dan keperluan birokrasi.

"Saya kira mana belanja yang urgen para kepala daerah sudah sadar. Tinggal mau atau tidak mau saja, keberpihakan kepala daerah akan tampak jelas saat krisis," ujar Bhima.

Bila mobil dinas lama betul-betul rusak, masih ada pilihan lain misalnya melakukan perbaikan.

Diduga Penyerapan Anggaran Sumbar Lemah

Pengadaan mobil dinas baru Gubernur dan Wagub Sumbar diduga dilandasi lemahnya penyerapan anggaran Pemprov Sumbar. Lemahnya penyerapan anggaran juga sempat disinggung Kemendagri.

"Saya melihatnya ini kepanikan Pemprov atau Gubernur Sumbar untuk segera melakukan serapan anggaran. Karena Sumbar tidak termasuk daerah yang serapan anggarannya tinggi versi Kemendagri," tuturnya.

Sayangnya, penyerapan melalui pembelian barang dan tidak terkait langsung dengan perekonomian masyarakat, tak banyak berpengaruh dalam pemulihan ekonomi.