BPKH Bakal Investasikan Dana Haji di Emas

5 Juli 2021 18:00
·
waktu baca 2 menit
sosmed-whatsapp-whitecopy-link-circlemore-vertical
BPKH Bakal Investasikan Dana Haji di Emas (15797)
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi emas batangan. Foto: Aditia Noviansyah
ADVERTISEMENT
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) membuka kemungkinan penempatan dan investasi dana haji pada bentuk lain. Mulai dari investasi emas, investasi langsung, dan investasi lainnya.
ADVERTISEMENT
Hal itu juga sesuai dengan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang meminta BPKH agar meningkatkan realisasi investasi keuangan haji dalam bentuk emas, investasi langsung, dan investasi lainnya.
Deputi Keuangan BPKH, Juni Supriyanto, mengatakan bahwa hal tersebut harus dilakukan sesuai prinsip syariah, aman, dan penuh kehati-hatian. Saat ini, pihaknya masih membangun infrastruktur awal untuk menempatkan investasi keuangan haji dalam bentuk lainnya.
“Kemudian mempunyai tingkat return atau nilai manfaat yang semuanya itu ditunggu oleh jemaah haji. Oleh karena itu, kami sedang membangun infrastruktur untuk dapat melakukan investasi langsung lainnya (seperti emas) dengan lebih baik,” ujar Juni dalam kanal Youtube Infobank ‘Menjaga Transparansi Pengelolaan Dana Haji,’ Senin (5/7).
BPKH Bakal Investasikan Dana Haji di Emas (15798)
zoom-in-whitePerbesar
com-Ilustrasi ibadah Haji. Foto: Shutterstock
Dia melanjutkan, pengelolaan dana haji saat ini juga dipastikan aman dan likuid. Adapun posisi dana haji yang dikelola BPKH hingga Desember 2020 mengalami peningkatan 16,56 persen (yoy) atau menjadi sebesar Rp 144,91 triliun, terdiri dari Rp141,32 triliun alokasi dana penyelenggaraan Ibadah haji dan Rp3,58 triliun Dana Abadi Umat.
ADVERTISEMENT
Dana haji yang dikelola BPKH juga dinilai aman, terlihat dari Rasio Solvabilitas dan Rasio Likuiditas wajib. Rasio solvabilitas BPKH dari tahun 2018 sampai 2020 meningkat, dari 104 persen menjadi 108 persen.
Untuk rasio likuiditas wajib, yakni kemampuan BPKH menyediakan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dalam tahun berjalan, realisasinya di angka 3,82 kali BPIH.
Hal itu mengartikan bahwa BPKH telah mempersiapkan dana untuk penyelenggaraan Ibadah Haji mendekati 4 kali pelaksanaan haji. Berdasarkan amanah UU Nomor 34 tahun 2014, BPKH wajib menjaga minimal 2 kali BPIH.
“Kemudian aman, dan kemudian juga likuid. Nah, tidak ada credit risk atau zero NPF (non-performing financing), dan kemudian kita selalu menjaga transparansi dan akuntabilitas,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala BPKH Anggito Abimanyu menegaskan, pihaknya terus berkomitmen menjaga transparansi pengelolaan dana haji. Tahun lalu, laporan keuangan BPKH mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
ADVERTISEMENT
“Jadi ini adalah tahun ketiga kami, Alhamdulillah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian,” kata Anggito.
Berdasarkan UU Pengelolaan Keuangan Haji, alokasi aset yang dapat dilakukan BPKH itu telah diatur, yakni maksimal 30 persen di perbankan syariah, 35 persen di surat berharga syariah atau sukuk, 5 persen di emas, 20 persen investasi langsung, dan 10 persen di investasi lainnya.
“Jadi saat ini, semua aman investasinya sebatas memang surat berharga, surat-suratnya yang saat ini ada hampir 90 persen. Kemudian ada di investasi lainnya seperti reksa dana dan penempatan di luar negeri,” tambahnya.