BPKH Suntik Bank Muamalat Rp 3 T, Portofolio Dana Haji Bakal Makin Kuat di 2022

Direktur Utama PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (PT PPA) Yadi Jaya Ruchandi, Ketua Badan Pelaksana BPKH Anggito Abimanyu, dan Direktur Utama PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Achmad K. Permana (kanan). Foto: Bank Muamalat

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyuntikkan modal ke PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI) sebesar Rp 3 triliun di tahun ini. Modal ini akan memperkuat BMI sekaligus pengelolaan portofolio dana haji oleh BPKH.

Secara rinci, modal tersebut masuk melalui skema rights issue sebesar Rp 1 triliun pada 7 Januari 2022, yang masuk dalam komponen modal tier 1. Lembaga pengelola dana haji itu juga akan menambah lagi modal ke bank syariah pertama di Indonesia tersebut sebesar Rp 2 triliun melalui instrumen sukuk subordinasi, yang akan masuk dalam modal tier 2.

Direktur Utama Bank Muamalat Achmad K Permana mengatakan, seluruh rangkaian aksi korporasi ditargetkan akan rampung pada kuartal I tahun 2022.

"Selain digunakan untuk memperkuat struktur permodalan, dana tersebut akan dipakai untuk ekspansi bisnis perseroan. Dengan masuknya dana segar tersebut kami optimistis tahun 2022 kinerja Bank Muamalat akan semakin meningkat," ujar Permana dalam keterangan resmi, Rabu (12/1).

Kepala BPKH Anggito Abimanyu menjelaskan, setelah seluruh rangkaian aksi korporasi itu selesai, maka rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) Bank Muamalat mencapai 30 persen. Berdasarkan laporan keuangan Bank Muamalat per September 2021, CAR perusahaan sebesar 15,26 persen.

Menurut dia, investasi ke Bank Muamalat itu sekaligus untuk memperkuat pengelolaan dana haji. Adapun Asset Under Management (AUM) atau dana kelolaan BPKH selama tahun lalu mencapai Rp 158 triliun.

Saat ini, BPKH memiliki 78,45 persen saham Bank Muamalat. Dengan masuknya tambahan modal senilai Rp 3 triliun, BPKH akan memiliki sekitar 82,7 persen saham Bank Muamalat.

"Usai penjatahan rights issue BPKH akan memiliki sekitar 82,7 persen saham Bank Muamalat," jelasnya.

Kepala Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah (PEBS) Universitas Indonesia (UI) Rahmatina Awaliah Kasri membeberkan sejumlah manfaat yang diperoleh BPKH menjadi pemegang saham mayoritas BMI. Salah satunya, aksi korporasi tersebut memperkuat brand perbankan syariah nasional di tengah gempuran bank digital dan konvensional.

"BPKH juga dapat memanfaatkan jaringan perbankan dan layanan digital yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Selain itu, Baitul Maal dan kegiatan sosialnya juga tetap berjalan untuk memberikan manfaat bagi umat," jelasnya.

Sebelum membeli BMI, BPKH bekerja sama dengan PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA) untuk mengelola aset-aset Bank Muamalat yang berkualitas rendah.

“Dengan penjualan aset berkualitas rendah tersebut, posisi NPF BMI tinggal 0,5 persen. Sebelumnya 4-5 persen,” sambungnya.

Sebagai pemegang mandat jemaah haji, BPKH dapat memperkuat portofolionya, sehingga mampu memberikan keuntungan (return) dan nilai manfaat yang optimal kepada jemaah haji.

Di masa pandemi, kinerja sektor perbankan juga dinilai tetap baik. Alhasil, investasi ke sektor perbankan secara bisnis tetap berstatus hijau.

Rahmatina pun meyakini, hadirnya BPKH dalam postur kepemilikan BMI bisa mendorong terjadinya pemulihan ekonomi dan pengembangan keuangan syariah di Indonesia.

“Dengan menjadi pemegang saham mayoritas, BPKH bisa mengarahkan Bank Muamalat agar sesuai dengan visi-misi awalnya. Sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan jemaah haji,” tambahnya.