BPKN Usul Harga Vaksin Corona Berbayar Paling Mahal Rp 100 Ribu

Ilustrasi vaksin corona. Foto: Dado Ruvic/REUTERS

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mengusulkan agar pemerintah menetapkan harga maksimal atau batas atas vaksin corona berbayar. Berdasarkan perhitungan BPKN, harga maksimal yang ideal untuk vaksin corona berbayar adalah sebesar Rp 100 ribu. Harga ini juga sesuai dengan standar Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO).

Ketua Komisi I BPKN Anna Maria Tri Anggraini mengatakan pihaknya telah menyampaikan rekomendasi tersebut kepada Kementerian Kesehatan. Menurutnya, pemerintah harus tegas dalam menentukan harga agar terjangkau bagi masyarakat dan tentunya sesuai dengan standar internasional WHO.

“Beberapa kali kami melakukan wawancara berapa harga normal di pasar. Rekomendasi yang kami sampaikan (pemerintah harus) memastikan ke seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan vaksin. Baik secara cuma-cuma dan vaksin berbayar memang batas atasnya Rp 100 ribu,” ujar Anna dalam Konferensi Pers Virtual Catatan Akhir Tahun BPKN 2020, Senin (14/12).

“Kami juga ingin memastikan masyarakat mendapatkan vaksin sebagai bentuk tanggung jawab negara,” sambungnya.

Selain soal harga vaksin corona, BPKN juga memberikan rekomendasi kepada Kementerian Kesehatan terkait batas atas harga untuk rapid test, swab test, dan masker. Tujuannya agar harga untuk layanan tersebut tetap terjangkau oleh masyarakat.

Petugas medis memberikan surat vaksinasi COVID-19 kepada warga saat simulasi di Puskesmas Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (19/11). Foto: Fakhri Hermansyah/ANTARA FOTO

Sebab seperti diketahui, saat awal corona mewabah, harga masker melambung tinggi. Demikian juga dengan harga rapid test yang sempat mencapai Rp 500 ribu dan harga swab test yang tembus jutaan rupiah.

“Ini agar harga sesuai dengan kemampuan masyarakat,” ujar Anna.

Sebelumnya, Menteri BUMN cum Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erick Thohir, menyebut pemerintah telah memutuskan menggunakan vaksin dari Amerika Serikat (AS), Uni Emirat Arab, serta China.

"Kita tadi sesuai dengan keputusan surat Kemenkes kita pakai pakai vaksin AS, Arab, dan China. Kita ingin kembali ekonomi kita bergairah,” kata Erick Thohir dalam webinar Shopee, Sabtu (12/12).

Menurut Erick, proses vaksinasi nantinya bakal dijalankan menggunakan dua skema, vaksinasi mandiri atau berbayar dan vaksinasi bantuan pemerintah. Rencananya, pemerintah akan mulai melaksanakan program vaksin berbayar untuk kuota 75 juta orang dan akan dimulai pada Januari 2021.

"Jadi Insyaallah target 75 juta bulan depan Januari sudah bisa terlaksana. Ada yang namanya vaksin bantuan pemerintah dan ada yang namanya vaksin mandiri," pungkas Erick Thohir.