BPKP Selamatkan Keuangan Negara Rp 67,09 Triliun Sepanjang 2023

Konferensi pers kinerja pengawasan BPKP Tahun 2023 di Kantor Pusat BPKP Jakarta Timur, Kamis (1/2/2024). Foto: Akbar Maulana/kumparan

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berkontribusi menyelamatkan keuangan negara senilai Rp 67,09 triliun sepanjang 2023. Hasil tersebut merupakan kinerja pengawasan dari berbagai aspek seperti Proyek Strategis Nasional (PSN), pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, merinci kontribusi itu terbagi dalam 3 kategori. Pertama, efisiensi belanja negara atau penghematan Rp 15,56 triliun. Dia menjelaskan efisiensi belanja adalah uang yang belum keluar. Sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran negara.

"Kenapa kita bilang ini efisiensi, ini kan uangnya belum keluar. Mau keluar tapi kami cegah. Uang ini belum keluar dan berhasil kita selamatkan," kata Ateh dalam konferensi pers di kantor BPKP Pusat, Jakarta Timur, Kamis (1/2)

Kontribusi yang kedua, kata Ateh, berasal dari penyelamatan uang yang sudah keluar. Jumlahnya mencapai Rp 21,90 triliun.

"Ini hasil audit investigasi sebesar Rp 21,90 triliun. Kalau tadi uangnya belum keluar, yang ini sudah keluar. Jadi kita usahakan supaya uang tersebut bisa dikembalikan ke kas negara," ujar Ateh.

Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh saat di di Kejaksaan Agung RI, Jakarta pada Senin (27/6/2022). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Yang ketiga berasal dari optimalisasi potensi penerimaan negara atau daerah senilai Rp 29,3 triliun. "Artinya kita mengidentifikasi potensi-potensi penerimaan yang masih bisa digali dan dioptimalkan dari sektor Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Jadi negara bisa dapat tambahan penerimaan sebesar Rp 29,3 triliun," ungkap Ateh.

Ateh menjelaskan, pengawasan BPKP sangat luas, mencakup 86 kementerian/lembaga, 542 pemerintah daerah, dan 27.190 desa. Selain itu, BPKP juga mengawasi 211 PSN, 326 proyek pembangunan lainnya, 114 BUMN termasuk anak perusahaannya.

"Tahun 2023 BPKP melakukan sebanyak 20.783 kegiatan pengawasan yang terbagi menjadi 16.471 kegiatan assurance seperti audit, reviu, evaluasi, dan monitoring. Sisanya sebanyak 4.312 merupakan kegiatan consulting yang menyasar perbaikan tata kelola dan pengelolaan keuangan negara," ungkap Ateh.

Ateh menambahkan, untuk tahun 2024 BPKP juga telah menyusun Agenda Prioritas Pengawasan (APP) untuk menjaga akuntabilitas dan tata kelola baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Ateh menjelaskan APP 2024 mengusung tema Independen Mengawasi, Pembangunan Terakselerasi, sebagai bentuk gambaran produk pengawasan yang akan BPKP hasilkan selaku auditor presiden.

"APP 2024 fokus pada 7 sektor strategis pembangunan yang dijabarkan dalam 25 tema dan 88 topik prioritas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional," terang Ateh.

Pada 2024, pelaksanaan pengawasan BPKP akan mengedepankan kecepatan, memastikan ketepatan waktu, mengutamakan pencegahan kebocoran dan menghadirkan layanan pengawasan intern pemerintah yang berkualitas dan bermanfaat.