BPKP Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun Hingga Kuartal I 2024

Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh (kiri) usai pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern (Rakornas Wasin) 2023 di Jakarta, Rabu (14/6/2023). Foto: Hafidz Mubarak A/ANTARA FOTO

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berkontribusi menyelamatkan keuangan negara senilai Rp 78,68 triliun hingga kuartal I 2024.

Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, mengatakan pencapaian ini diiringi dengan adanya penghematan belanja negara senilai Rp 192,93 triliun, serta optimalisasi penerimaan negara senilai Rp 38,75 triliun.

"Tidak hanya mengawasi akuntabilitas keuangan, kami juga mengawal efektivitas pembangunan pada berbagai bidang pembangunan, antara lain bidang kemiskinan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, ketahanan pangan, transformasi industri, tata kelola tambang dan perkebunan, penguatan UMKM, tata kelola BUMN atau BUMD, hingga transformasi energi hijau," kata Yusuf melalui keterangan tertulis, Rabu (22/5).

Dalam pelaksanaan pengawasan, Yusuf menyatakan pihaknya konsisten memposisikan diri sebagai bagian dari problem solver, bukan pihak yang sekadar mencari kesalahan.

"Pengawasan intern berhasil mendorong berbagai capaian positif. Sebagai contoh, pada bidang infrastruktur, kami telah mengawal perkembangan penyelesaian 204 Proyek Strategis Nasional," jelas Yusuf.

Tak hanya itu, BPKP juga memastikan berbagai infrastruktur PSN konektivitas yang dibangun telah menghasilkan perbaikan mobilitas dan pengurangan biaya logistik. Sehingga tercipta peningkatan aktivitas ekonomi.

"Meskipun beberapa program strategis nasional sudah mencapai target Presiden Joko Widodo, pengawasan kami masih mendapati ruang perbaikan dan kebutuhan percepatan pada beberapa program pemerintah lainnya," ujar Yusuf.

Yusuf menyebutkan, beberapa di antaranya yang dimaksud yaitu bidang pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Hasil pengawasan BPKP terhadap tiga bidang tersebut menemukan fenomena permasalahan yang serupa, berupa koordinasi kelembagaan dan harmonisasi program antara instansi pusat dan daerah yang masih perlu diperbaiki.

"Isu kecukupan, integrasi, dan validasi data juga masih menjadi akar masalah. Rekomendasi kami mengerucut pada pentingnya penyusunan kebijakan yang tepat, perencanaan yang baik dengan target kinerja terukur, pengendalian atas pelaksanaan program, sampai dengan monitoring dan evaluasi untuk memastikan kebermanfaatan program," ujar Yusuf.