BREAKING NEWS: Jokowi Pastikan hingga Juni Tak Ada Impor Beras

Presiden Joko Widodo meninjau lokasi food estate yang terletak di Bukit Ngora Lenang, Lai Patedang, Desa Makata Keri, Kec Katiku Tana, Kab Sumba Tengah, NTT, Selasa (23/2/2021). Foto: Agus Suparto/Presidential Palace

Presiden Jokowi memastikan tak akan ada impor beras setidaknya hingga Juni 2021. Padahal sebelumnya, rencana impor beras sebanyak 1 juta ton sudah disepakati di rapat koordinasi terbatas (Rakortas) Kemenko Perekonomian.

"Saya pastikan bahwa sampai bulan Juni 2021 tidak ada beras impor yang masuk ke negara kita, Indonesia. Sudah hampir 3 tahun ini kita tidak mengimpor beras," kata Jokowi dalam pernyataan pers di akun Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (26/3).

Jokowi menambahkan, memang ada MoU dengan Thailand dan Vietnam terkait pengadaan beras. Tapi hal itu dilakukan semata untuk berjaga-jaga, mengingat situasi pandemi yang penuh ketidakpastian.

Jokowi pun meminta Perum Bulog menyerap beras hasil panen petani. Dia meminta Menteri Keuangan memastikan anggaran untuk Bulog melakukan pembelian beras petani tersebut.

Dalam keterangan pers yang sama, Jokowi minta semua pihak menghentikan perdebatan soal impor beras. "Karena hal ini bisa membuat harga gabah di tingkat petani turun atau anjlok," pungkas Jokowi.

Petani memasukan gabah kedalam karung di kawasan lumbung pangan nasional 'Food Estate' di Desa Belanti Siam, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Selasa (2/2/2021). Foto: Makna Zaezar/ANTARA FOTO

Rencana impor beras 1 juta ton sebelumnya telah disepakati dalam rapat koordinasi terbatas (Rakortas) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Informasi yang dihimpun kumparan, rapat berlangsung dua kali. Pertama pada 26 Januari 2021, yang juga dihadiri beberapa kementerian terkait seperti Kementan, Kemendag, dan Dirut Bulog.

Kemudian Rakortas selanjutnya digelar pada 19 Februari 2021 menyepakati penugasan impor beras kepada Perum Bulog sebanyak 500 ribu ton untuk cadangan beras pemerintah (CBP) dan 500 ribu ton sesuai kebutuhan Perum Bulog.

Rencana impor beras itu juga memicu penolakan dari berbagai kalangan, seperti mayoritas fraksi di Komisi IV DPR. Sejauh ini hanya Partai Golkar yang mendukung rencana tersebut, dengan alasan untuk ketahanan pangan dan menambah stok cadangan beras pemerintah (CBP) di Bulog.

Sejumlah ormas seperti Muhammadiyah dan GP Ansor juga menyuarakan penolakan yang sama. Demikian juga sejumlah kepala daerah di sentra produksi beras seperti Gubernur Jawa Timur dan Gubernur Jawa Tengah. Mereka beralasan, impor beras di masa panen raya akan merugikan petani.