BRI Sudah Raih Rp 26,1 T Jelang Batas Akhir Right Issue

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo Foto: Nugroho Sejati/kumparan

Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan right issue menjadi saham yang dilakukan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI sudah meraup dana Rp 26,1 triliun hingga Selasa (21/9).

Tiko, sapaan Kartika, mengatakan dana tersebut besar dari investor publik yang sudah melakukan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 7,7 miliar.

"Sampai kemarin sudah ada 7,7 miliar HMETD atau 63,45 persen yang dieksekusi senilai Rp 26,1 triliun," kata dia dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (22/9).

Adapun periode pengajuan penebusan rights issue BRI yang dimulai pada 13 September akan berakhir hari ini, Selasa (22/9). Tiko yakin dana publik akan mencapai 70 persen hingga hari ini.

Jika investor publik yang melakukan HMETD sebanyak 70 persen, maka pada 27 September 2021 nanti BRI akan menerima dana tunai Rp 27 triliun. Dengan begitu, Capital Adequacy Ratio (CAR) atau rasio kecukupan modal BRI akan mencapai 22 persen.

Pemerintah sebagai pemegang saham tertinggi BRI juga melakukan HMETD sebanyak 1,61 miliar pada 13 September 2021 melalui saham inbreng PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM ke saham BRI. Nilainya mencapai Rp 54,77 triliun.

Jika ditotal dana dari investor publik dan pemerintah, dana yang diraup BRI akan mencapai sekitar Rp 80 triliun hingga Rp 95 triliun.

Tiko mengatakan right issue BRI menjadi yang terbesar sepanjang sejarah pasar modal Indonesia. Sebab targetnya hingga Rp 96 triliun.

"Ini rekor dalam sejarah dan semoga memberikan sentimen positif ke pasar modal karena sebelumnya, enggak ada transaksi sebesar ini," ujar Tiko.

Right issue yang dilakukan BRI dalam rangka meraup dana untuk pembiayaan di Holding BUMN Ultra Mikro. Dalam holding ini, BRI menjadi induk, Pegadaian dan PNM menjadi anggotanya.

Dalam mendukung pembiayaan di holding ini, Tiko mengatakan sudah mengajukan ke Otoritas Jasa Keuangan agar Pegadaian dan PNM mendapatkan pengecualian dalam batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana (BMPK) dari sebelumnya 10 persen menjadi 30 persen.