BRT Bandung Raya Segera Dibangun, Anggaran yang Disiapkan Capai Rp 1,03 Triliun

Suasana di Kota Bandung saat menerapkan PSBB Proporsional. Foto: Rachmadi Rasyad/kumparan

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) segera membangun Bus Rapid Transit (BRT) di Bandung Raya, Jawa Barat. Kemenhub didukung Indonesia Bus Rapid Transit Corridor Development Project (INDOBUS) telah menyelesaikan studi kelayakan proyek tersebut.

Berdasarkan video yang diunggah di akun instagram resmi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, studi kelayakan BRT Bandung Raya disebut sudah mengikuti standar internasional. BRT Bandung Raya ditargetkan beroperasi awal tahun 2023.

Nantinya BRT Bandung Raya akan ada 12 rute yang mencakup Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung Barat. Biaya pembangunan infrastruktur proyek tersebut mencapai Rp 1,03 triliun.

Masyarakat diharapkan bisa beralih ke transportasi umum dengan adanya BRT. Fasilitas yang disiapkan mulai dari Stasiun BRT, sistem tiket terpadu, park and ride sepeda motor terintegrasi, hingga peningkatan fasilitas pesepeda dan pejalan kaki. BRT juga bakal terintegrasi dengan stasiun kereta, terminal bus antar kota, dan pusat aktivitas perekonomian.

BRT diharapkan bisa memperluas jangkauan transportasi publik yang berkualitas, jumlah penumpang bisa mencapai 120 ribu perjalanan per hari, menghemat waktu perjalanan hingga 30 menit bagi pengguna BRT Bandung Raya.

Hadirnya BRT juga diharapkan menjadi sarana transportasi publik yang aman, ramah pejalan kaki, perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Perbaikan kualitas udara dan penurunan tingkat emisi gas rumah kaca di wilayah urban dianggap bisa diwujudkan melalui BRT.

Kemenhub memang berencana mengimplementasikan program BRT dengan jalur khusus. Selain di Bandung, ada kota percontohan lainnya yang akan dibangun BRT dalam waktu dekat mulai dari Batam, Pekanbaru, Semarang, dan Makassar.

Program ini juga didanai oleh Pemerintah Jerman dan Inggris melalui Sustainable Urban Transport Program (SUTRI NAMA) dan Pemerintah Swiss melalui SECO dan diimplementasikan oleh Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Indonesia sejak 2018.