BTN Siapkan Mitigasi Risiko Resesi Global di 2023, Seperti Apa?
18 Oktober 2022 20:35 WIB
·
waktu baca 2 menit![RUPSLB Bank BTN di Menara BTN, Selasa (18/10/2022). Foto: Narda Margaretha Sinambela/kumparan](https://blue.kumparan.com/image/upload/fl_progressive,fl_lossy,c_fill,q_auto:best,w_640/v1634025439/01gfn64s6qk0we38jhyxzqj1bc.jpg)
ADVERTISEMENT
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
ADVERTISEMENT
"Kita sebagai bank yang harus melakukan langkah-langkah antisipasi dan mitigasi. Kita juga melakukan berbagai macam stress test baik mengenai portofolio restrukturisasi COVID, maupun perubahan ekonomi yang makro, maupun ekonomi global," ujar Setiyo dalam konferensi pers RUPSLB Bank BTN di Menara BTN.
Menurut dia, perseroan saat ini masih mengestimasikan portofolio restrukturisasi kredit akibat pandemi COVID-19 di kisaran 6 hingga 7 persen. Hal ini telah sesuai dengan stress test awal perseroan.
"Untuk itu, kita dari awal selalu melakukan berbagai macam upaya-upaya, langkah-langkah antisipasi maupun mitigasi supaya kita bisa memberikan dampak yang seminimum mungkin untuk bank," kata dia.
ADVERTISEMENT
Sementara itu, sambungnya, dari sisi governance atau tata kelola sudah berjalan dengan baik. Kemudian bisnis proses di BTN sudah dipersiapkan dengan baik dalam menghadapi berbagai macam kondisi perekonomian ke depan.
"Kita sudah lebih siap dalam mengantisipasi berbagai macam tantangan dan perubahan ekonomi ke depan," kata Setiyo.
BTN berencana menerbitkan saham baru melalui skema Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), atau rights issue, telah mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham.
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank BTN yang dilaksanakan pada hari ini (18/10) menyetujui penerbitan saham baru sebanyak-banyaknya 4,6 miliar saham Seri B dengan nilai nominal Rp 500 per saham.
Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo mengatakan, dari penerbitan saham baru ini, BBTN menargetkan dana senilai total Rp4,13 triliun dengan rincian sebanyak Rp2,48 triliun merupakan penyertaan modal negara (PMN) dan sisanya sekitar Rp1,65 triliun dari pemegang saham publik. Pasca rights issue, persentase saham pemerintah tidak mengalami perubahan dan tetap menjadi pemegang saham pengendali.
ADVERTISEMENT
“Seluruh dana yang diperoleh dari hasil rights issue ini setelah dikurangi biaya-biaya akan digunakan untuk penyaluran kredit Perseroan dalam rangka mendukung Program Perumahan Nasional, khususnya Program Pemerintah Sejuta Rumah,” tegas Haru.