Buruh, Pedagang, hingga Din Syamsuddin Kritik Skenario New Normal

Mantan Ketua PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin di kantor PMI, Jakarta Selatan, Kamis (19/12). Foto: Abyan Faisal/kumparan

Pemerintah bersiap menerapkan skenario The New Normal atau kenormalan baru meski penyebaran virus corona belum menunjukkan penurunan. Kebijakan Penerapan Sosial Berskala Besar (PSBB) akan dilonggarkan dan masyarkat menjalani aktivitas baru selagi vaksin corona ditemukan.

Rencana ini dikritik banyak pihak karena kurva kasus corona belum turun. Mulai dari buruh hingga pedagang pasar menyatakan keberatannya. Berikut kumparan rangkum, Minggu (31/5):

Pedagang Ingin Ada Tes Massal

Ikatan Pedagang Pasar Tradisional (Ikappi) mendorong pemerintah menggelar rapid test di pasar-pasar tradisional jika ingin menerapkan kebijakan new normal.

Menurut Ketua Umum Ikappi Abdullah Mansuri, pasar tradisional menjadi salah satu tempat rentan terjadinya penularan virus corona. Aktivitas jual beli yang melibatkan kontak secara langsung antara pedagang dan pembeli menyebabkan kasus positif COVID-19 cukup tinggi.

Warga memadati pasar tradisional di Kota Bandar Lampung, Lampung, Sabtu (23/5). Foto: ANTARA FOTO/Ardiansyah

Ikappi mencatat, sebanyak 214 pedagang dinyatakan positif terjangkit COVID-19, 19 orang di antaranya meninggal dunia.

Abdullah mengatakan, pelaksanaan tes secara massal di pasar tradisional masih jauh dari kata maksimal. Bahkan, belum menyentuh separuh dari total pasar yang ada.

Buruh Tak Ingin Dikorbankan Demi Ekonomi Bergerak

Serikat buruh di Jawa Barat memberi tanggapan mengenai new normal yang bakal diterapkan di Jabar pada 1 Juni. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jabar, Roy Jinto, menilai pemerintah daerah yakni Pemprov Jabar tergesa-gesa dalam menerapkan new normal. Hasil kajian yang dilakukan oleh para peneliti mesti dipertimbangkan dengan matang.

Ia menegaskan, jangan sampai new normal malah mengakibatkan gelombang penularan virus terlokalisasi di perusahaan. Sebab, marak pekerja yang pulang ke kampung halaman setelah dirumahkan oleh perusahaan. Menurut data yang diterimanya, Roy menyebut angka pekerja di Jabar yang dirumahkan sudah mencapai angka 200 ribu.

Suasana pabrik garmen. Foto: AFP

Roy pun menegaskan, pekerja jangan dijadikan korban pemerintah demi memulihkan perekonomian. Diketahui, fokus utama Pemprov Jabar memberlakukan new normal ialah memulihkan perekonomian yang belakangan ini terdampak signifikan. Adapun protokol new normal yang bakal diterapkan di perusahaan masih disiapkan.

Din Syamsuddin: New Normal Kalau Dipaksakan Bisa Jadi New Crisis

Ketum Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DNPIM), Din Syamsuddin, menyadari pandemi corona telah membuat kehidupan, mulai dari kesehatan, sosial, dan ekonomi, terdampak. Untuk memperbaikinya pun membutuhkan waktu.

Ia berharap pemerintah mempertimbangkan sejumlah aspek terlebih dulu sebelum menerapkan new normal. Sebab, ia menilai new normal yang dipaksakan bisa mengakibatkan krisis baru. Lantaran ia menilai kurva penyebaran corona belum menurun.

"Ketika dipaksakan sementara krisis masih berlangsung, maka the new normal akan menjadi the new normal crisis. Dan oleh karena itu, kita tetap rancang yang namun tidak harus dimulai sebelum krisis berlalu," ungkap Din diskusi yang digelar Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju dengan tema 'The New Normal Indonesia: Apa Maksudnya, Sudah Waktunya, Apa Agenda Semestinya?', Sabtu (30/5).